Kesal 23 Koruptor Bebas Bersyarat, Ulil: Harusnya Dimiskinkan !

11 Sep 2022, 10:02 WIB

Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/9/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil, mengatakan bahwa hukuman bagi koruptor perlu diperberat dengan dihukum seumur hidup serta dimiskinkan.

Menurutnya, hukuman berat diharapkan mampu memberikan efek jera dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Mereka harus dihukum dengan berat. Ada kecenderungan hukuman bagi korupsi makin melunak sekarang,” terangnya, dilansir laman NU, Minggu (11/9/2022).

1. Ada 23 koruptor bebas bersyarat

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (tengah) bebas bersyarat (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Pernyataan itu ia sampaikan sebagai respons atas pembebasan bersyarat 23 narapidana korupsi pada Selasa (6/9/2022). Beberapa dari mereka telah mendekam di penjara selama bertahun-tahun.

Namun, di antaranya baru menjalani pidana singkat seperti mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari. Tidak sedikit narapidana yang bebas itu terlibat kasus korupsi berjumlah miliaran hingga triliunan rupiah.

2. Koruptor tidak kalah berbahaya dari seorang teroris

Ilustrasi Bom (Teroris) (IDN Times/Mardya Shakti)

Gus Ulil berpandangan, koruptor tidak kalah berbahaya dari seorang teroris. “Korupsi sangat berbahaya bagi negeri ini, sama bahayanya dengan terorisme,” kata Gus Ulil.

Pandangan ini didasarkan akibat yang timbul dari ketidakmaksimalan hukum kepada koruptor, yang dapat menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih besar dibanding teroris.

“Mereka berpikir korupsi bukan lagi kejahatan yang luar biasa, karena hukumannya terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera,” jelasnya.

3. Publik harus menjadi watchdog

Pimpinan KPK memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (15/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Persoalan korupsi di Tanah Air, menurut Gus Ulil, perlu mendapat pengawasan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat. Kesadaran masyarakat yang makin tinggi terhadap hak-haknya diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah dan membentuk sistem pengawasan yang lebih komprehensif.

“Korupsi ini memang perlu pengawasan publik. Ya, pengawasan dengan terus menyuarakan protes dan kritik. Lewat media sosial, misalnya,” ucapnya.

“Publik harus menjadi watchdog,” tambah Dosen Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.