Ketua DPR: Larangan Mudik Lebaran 2021 Harus Tegas, tapi Tetap Santun

06 Mei 2021, 12:05 WIB

Ilustrasi mudik (ANTARA FOTO/Fauzan)

Jakarta, IDN Times – Pemerintah diminta menyiapkan dengan matang berbagai kebijakan terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun sidang 2020-2021.

Misalnya, terkait kebijakan pelarangan mudik pada Lebaran tahun ini, pemerintah harus menyiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya. Dia berharap masyarakat juga memahami pelarangan mudik dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19.

“Sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten,” kata Puan, Kamis (6/5/2021).

1. Pelarangan mudik harus diawasi tegas

Ilustrasi. Spanduk ajakan tidak mudik di Serang, Banten (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Mengenai pelarangan mudik, Puan memantau langsung pelaksanaannya di Terminal Harjamukti dan Stasiun Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu (5/5/2021). Puan menyatakan akan terus mengawasi dan meminta petugas bekerja dengan disiplin dan tegas.

"Namun humanis dan santun dalam menghadapi warga yang bersikeras ingin mudik," katanya.

2. Ketersediaan bahan pokok jelang Idul Fitri harus dipastikan

Ilustrasi pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)

Selanjutnya, Puan meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, ia juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Stabilitas harganya juga harus dijaga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.

3. Indonesia harus waspada ancaman gelombang kedua pandemik COVID-19

Ilustrasi kasus COVID-19 (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Dalam rapat paripurna tersebut, Puan menyampaikan beberapa hal yang dinilainya perlu menjadi perhatian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Salah satunya mengenai perkembangan terkini situasi pandemik COVID-19 di beberapa kawasan India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah.

"Hal ini perlu mendapatkan antisipasi dalam mengatasi ancaman dan risiko gelombang kedua pandemik COVID-19," ujarnya.