Ketua Komisi III DPR Bantah Kapolri Tak Loyal ke Prabowo

Habiburokman menegaskan, pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum tim percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden justru merupakan bentuk loyalitas Kapolri untuk merespons keinginan Presiden Prabowo mempercepat reformasi Polri. Langkah tersebut merupakan sebuah inisiatif yang progresif.

"Kemudian soal pernyataan tegas Kapolri menolak posisi Polri di kementerian. Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung," kata dia.

"Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung," sambungnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.

Hal itu disampaikan Listyo Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia juga menegaskan, Polri berada di bawah kementerian bisa menimbulkan potensi matahari kembar.

"Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri di bawah kementerian khusus," kata Listyo.

Dengan posisi Polri di bawah langsung Presiden RI, maka Korps Bhayangkara bisa langsung bekerja jika dibutuhkan Presiden tanpa harus melewati kementerian.

"Pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada, ada kementerian, kementerian yang kemudian menimbulkan potensi matahari kembar," ungkap Listyo.

Lebih lanjut, Listyo mengatakan, pasca-reformasi Polri terpisah dari TNI. Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police.

Hal ini juga telah sesuai dengan mandat dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.

Berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI.

"Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan," kata dia.