Ketua KPK: Kami Masih Butuh Polisi di Beberapa Penugasan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan, pemerintah mempertimbangkan aturan soal polisi aktif menduduki jabatan sipil masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Hal tersebut disampaikan Yusril usai menggelar Kemenko Kumham Imipas menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan menteri, kepala lembaga, Kapolri, dan Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Yusril mengatakan, peraturan pemerintah (PP) soal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditargetkan maksimal rampung pada akhir Januari 2026.

Aturan ini salah satunya membahas soal polemik polisi aktif duduk di jabatan sipil yakni kementerian atau lembaga.

Menko Yusril Ihza Mahendra (dok.Kemenko Kumham Imipas)

Yusril mengatakan, PP ini nantinya akan menjadi solusi untuk menyelesaikan polemik soal Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Pasalnya, Perpol 10/2025 mengizinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Sementara Putusan MK 114/2025 melarang polisi aktif duduk di jabatan kementerian atau lembaga