Ketua MPR Dorong Pemerintah Cairkan Insentif Media Terdampak COVID-19

27 Jul 2020, 23:30 WIB

IDN Times/Fariz Fardianto

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan sejumlah insentif kepada industri pers atau media terdampak pandemik COVID-19.

"Saya mendukung upaya pemerintah tersebut karena insentif ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk membantu media yang ikut terpukul akibat pandemik COVID-19, karena pers mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, Senin (27/7/2020).

1. Bamsoet mendorong agar Kemenkeu segera selesaikan pembahasan dengan instansi terkait

Menkeu, Sri Mulyani (IDN Times/Auriga Agustina)

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mendorong agar Kemenkeu segera melakukan pembahasan dengan instansi terkait prihal pemberian insentif. Dengan demikian, insentif untuk industri pers yang terdampak pandemik bisa segera direalisasikan.

"Insentif tersebut dapat menggairahkan kembali industri pers ke depan, sehingga perlu segera direalisasikan," ujar dia.

2. Insentif untuk media berguna agar kebutuhan informasi bisa terpenuhi dan berimbang

Jurnalis Bantul jalani screening COVID-19. IDN Times/Daruwaskita

Namun, politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah untuk memastikan insentif bagi industri pers benar-benar diberikan kepada media terdampak pandemik COVID-19.

Dengan demikian, kata dia, insentif tersebut diharapkan bisa membangkitkan kembali pemenuhan kebutuhan informasi yang berimbang, sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi.

3. Pemerintah pastikan industri media memperoleh insentif umum untuk mengatasi dampak pandemik COVID-19

Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Pemerintah memastikan industri media akan memperoleh insentif umum untuk mengatasi dampak pandemik COVID-19. Kekhawatiran yang muncul akibat pandemik yakni mulai dari ancaman penutupan perusahaan pers hingga pemutusan hubungan kerja pegawai.

Kepastian itu sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melakukan pertemuan virtual dengan beberapa pihak, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta pada Jumat 24 Juli 2020.