Ketua MPR Minta Jenderal Andika Skrining Ketat Calon Prajurit TNI

06 Apr 2022, 14:45 WIB

IDN Times/Marisa Safitri

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan skrining ketat terhadap calon prajurit untuk mencegah penyebaran ajaran paham komunisme di lingkungan tentara. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Andika yang mengizinkan keturunan anggota PKI mendaftar jadi TNI.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menekankan agar calon prajurit TNI bisa menunjukkan aksi nyata cinta Tanah Air dalam proses skrining, untuk memastikan tidak ada penyebaran ajaran komunisme.

“Meminta kepada TNI agar tetap menerapkan skrining terhadap calon prajurit TNI, guna memastikan seluruh TNI tidak terpapar paham leninisme, marxisme, maupun paham komunisme,” kata Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).

1. MPR minta Andika usulkan kebijakan itu ke DPR

Ilustrasi/TNI AD ketika bercengkerama dengan Angkatan Darat Amerika Serikat di Markas Besr TNI AD (Dokumentasi TNI AD)

Bamsoet juga meminta Andika untuk mengusulkan kebijakan tersebut kepada DPR RI sebelum menerapkannya di lapangan.

Menurutnya, butuh kajian lebih dalam terkait perekrutan calon prajurit TNI dari keturunan PKI. Andika juga diminta berhati-hati merekrut keturunan PKI untuk menjadi barisan terdepan pertahanan di Indonesia.

“Meminta Panglima TNI untuk mengusulkan hal tersebut ke DPR, dan melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait hal tersebut, bukan hanya kehati-hatian kepada kerabat atau turunan PKI, tapi kepada seluruh masyarakat umum yang mau mendaftar menjadi TNI/Polri, mengingat TNI merupakan penjaga keutuhan NKRI,” tutur Bamsoet.

2. Penerimaan prajurit harus mengacu pada Undang-Undang

Anggota korps perempuan TNI sedang bersiap untuk mengikuti apel bersama Korps Prajurit Wanita di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada 21 April 2021 lalu. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung terkait syarat penerimaan prajurit TNI yang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Beleid tersebut mengatur bahwa prajurit TNI wajib setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meski demikian, Bamsoet juga mengatakan, pemilihan dan perekrutan TNI tetap harus mengedepankan kesetaraan hak asasi manusia (HAM), sehingga tidak ada pembatasan seleksi dari golongan mana pun.

“MPR menyampaikan agar dalam pemilihan dan perekrutan TNI, dapat mengedepankan kesetaraan Hak Asasi Manusia/HAM bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak perlu adanya pembatasan keturunan PKI menjadi prajurit TNI, karena tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia,“ jelas dia.

3. Andika Perkasa izinkan keturunan PKI ikut seleksi TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Sebelumnya, Jenderal TNI Andika Perkasa membolehkan keturunan dari anggota PKI untuk ikut seleksi calon prajurit TNI. Terobosan ini dia sampaikan ketika Andika menggelar rapat penerimaan prajurit TNI baik Taruna Akademi TNI, perwira prajurit karier, bintara prajurit karier TNI, dan Tamtama prajurit karier TNI tahun anggaran 2022.

“Ini adalah dasar hukum, legal. Tapi, tadi yang dilarang itu adalah PKI, ajaran komunisme, marxisme hingga lenisme. Keturunan (dari PKI) ini melanggar TAP MPRS yang mana? Dasar hukum apa yang dia langgar?" tanya Andika seperti dikutip dari YouTube Andika dan diunggah pada Rabu, 30 Maret 2022.

Andika menjelaskan, tak ada aturan yang melarang anak dari anggota PKI untuk mengikuti seleksi TNI. Dia menjelaskan, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 hanya mengatur bahwa PKI disebut sebagai organisasi terlarang.