Ketua MPR: Sudah Saatnya Kerahkan Seluruh Matra TNI Tumpas KKB Papua

19 Sep 2021, 15:43 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet (Dok.IDN Times/Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan sudah waktunya negara menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki TNI.

"Sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB, untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, dilansir ANTARA, Minggu (19/9/2021).

Pernyataan Bamsoet menanggapi terkait tindakan KKB di Papua yang membakar sejumlah fasilitas umum seperti Puskesmas dan kantor bank, di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tindakan KKB tersebut membuat sejumlah tenaga kesehatan perempuan dilecehkan, disiksa, hingga tewas dibunuh.

1. Bamsoet mendesak pemerintah menurunkan kekuatan empat matra terbaik TNI

Prajurit Kopassus saat melakukan defile pasukan pada Upacara Penyerahan Satuan Kopassus di lapangan Makokopassus, Jakarta, 8 Oktober 2016. (ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa)

Bamsoet mendesak pemerintah menurunkan kekuatan empat matra terbaik TNI, selain Brimob Polri, yaitu Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Menurut dia, pemerintah perlu segera mengerahkan pasukan terbaik tersebut untuk menumpas KKB di Papua.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah jangan ragu menindak tegas anggota KKB di Papua, terutama pasca-tindakan penganiayaan sejumlah tenaga kesehatan atau nakes hingga meninggal dunia.

"Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis (KKB di Papua), urusan HAM kita bicarakan kemudian, jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat Indonesia," ujar Bamsoet.

2. Sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membakar bendera Republik Indonesia di Nduga Papua. (dok. TPNPB-OPM)

Bamsoet mengatakan sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua, korbannya mulai dari masyarakat sipil, personel TNI-Polri, hingga menyasar nakes.

Menurut Bamsoet, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari tindakan mereka.

Karena itu, menurut Bamsoet, tidak ada alasan bagi TNI-Polri untuk tidak segera menumpas habis KKB di Papua.

"Ke mana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan? Kenapa ketika saudara sebangsanya dibunuh dan diperkosa secara brutal, mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para pelaku (KKB di Papua), mereka teriak soal HAM?" katanya.

Bamsoet mencontohkan pada 8 April 2021, KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo dan juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

"Lalu pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada 14 April 2021," katanya.

Selain itu, lanjut Bamsoet, pada 15 April 2021, KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Bahkan, Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

3. Ketua MPR minta pemerintah lindungi nakes di Papua

Tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tiba di Jayapura usai dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 17 September 2021. (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap para nakes yang berada di Papua dari berbagai macam tindak kekerasan dan ancaman keselamatan.

"Pemerintah pusat dengan dukungan TNI-Polri dan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua bisa menjamin keselamatan, dan keamanan tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua," kata dia.

Menurut Bamsoet, perlindungan terhadap nakes sangat diperlukan, terutama di tengah suasana pandemik COVID-19. Kehadiran nakes juga sangat dibutuhkan karena merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia.

"Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para tenaga kesehatan merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan," ujar dia.

Bamoes berharap tidak ada lagi korban dari rakyat sipil yang tidak bersalah, karena itu negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Dia menilai serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan serangan terhadap kemanusiaan, sehingga tidak dapat dibenarkan atas nama apapun.

4. Keamanan nakes di Papua menjadi perhatian aparat TNI maupun Polri

Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lekagak Teleggen masuk daftar DPO Polri. (ANTARA/HO-Humas Nemangkawi)

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, keamanan nakes di Papua menjadi perhatian aparat TNI maupun Polri.

Rusdi mengatakan, jajaran TNI-Polri juga berupaya mengembalikan kondisi di Papua kembali kondusif setelah insiden di Distrik Kiwirok, Papua.

"Tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, ya itu menjadi perhatian TNI-Polri untuk bisa mengamankan itu, sehingga pelayanan-pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik," kata Rusdi, dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/9/2021).

Terkait permintaan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk perlindungan tenaga kesehatan di Papua, menurut Rusdi, hal itu sudah menjadi perhatian Mabes Polri.