Ketua MUI Temui Menteri Haji Saudi, Sempat Tanyakan soal Visa Furoda
- Saudi tidak menerbitkan visa furoda untuk penataan ibadah haji yang lebih baik
- MUI menyarankan Arab Saudi menentukan kuota haji dari jauh-jauh hari
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, bertemu dengan Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi, Tawfiq F. Al pada Jumat (6/6/2025) di Mina, Arab Saudi. Dia sempat menanyakan kepada Menteri Haji penyebab visa furoda tidak terbit pada 2025.
Ia mengaku bisa bertemu Menteri Haji lantaran diundang oleh Raja Arab Saudi sebagai salah satu jemaah haji. Di dalam pertemuannya dengan Menteri Tawfiq, Cholil juga membahas penyelenggaraan Haji 2025 secara umum. Dalam pandangannya penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan lengkap meskipun kuotanya lebih sedikit dibandingkan tahun 2024.
"Alhamdulilah, di sore hari Nahar, 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah hari pertama mabit di Mina, mendapat undangan silaturahim dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi. Saya sebagai jemaah undangan Raja Salman Ali Su'ud dijemput untuk silaturahim dan berbincang mengenai penyelenggaraan haji tahun ini," ujar Cholil, dikutip dari situs resmi MUI, Sabtu (7/6/2025).
Ia pun mengakui penjagaan terhadap jemaah ilegal lebih ketat sehingga individu yang dapat masuk ke Masjidil Haram dan masya'ir hanya jemaah yang punya izin haji.
1. Saudi tak menerbitkan visa furoda untuk penataan ibadah haji lebih baik
Cholil mengatakan, Menteri Haji sengaja meniadakan visa furoda bagi calon jemaah haji dari seluruh Indonesia lantaran Saudi ingin membuat ibadah haji lebih nyaman tahun ini.
"Kebijakan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi untuk penataan yang lebih kondusif meskipun kebijakan itu membuat banyak orang kurang nyaman," kata dia.
Lantaran tidak diterbitkan, ada sekitar 2.000 calon jemaah haji asal Indonesia batal berangkat ke Arab Saudi. Padahal, mereka sudah melunasi biaya haji.
2. MUI sarankan Arab Saudi tentukan kuota haji dari jauh-jauh hari
Cholil juga mengapresiasi terhadap pembayaran haji yang kini dilakukan lebih mudah.
"Saya juga menyampaikan apresiasi karena melarang orang atau lembaga manapun dari negara lain untuk menerima pembayaran atau penghimpunan dana Dam," kata dia.
Ia turut menyampaikan saran kepada Menteri Haji agar dapat menentukan kuota haji sejak jauh-jauh hari.
"Bahkan kepastian visa itu bisa dipastikan lebih jauh waktunya, seperti pas Ramadhan sudah ada kepastian visa bagi yang jemaah yang akan berangkat haji," kata dia.
3. Menag RI tak bisa ikut campur kewenangan Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa furoda
Sementara, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mewanti-wanti bahwa otoritas Arab Saudi pada tahun ini sedang menata pelayanan ibadah haji dengan menerbitkan aturan baru.
"Dari awal, kami sudah menyampaikan bahwa tahun ini akan berbeda (penyelenggaraan ibadah haji) karena akan ada banyak sekali peraturan dari otoritas Arab Saudi yang diterbitkan untuk menertibkan haji ini," ujar Nasaruddin di Makkah, 5 Juni 2025 lalu.
Ia mengatakan, pengurusan visa furoda dilakukan oleh agen dan bekerja sama langsung dengan otoritas di Arab Saudi. Dengan begitu, penyelesaian juga dilakukan oleh agen penyelenggaraan haji furoda.
Situasi ibadah haji 2025 dianggap paling buruk oleh calon jemaah haji furoda. Sebab visa tersebut tidak dikeluarkan sama sekali oleh otoritas Arab Saudi. Visa tersebut tidak diterbitkan bagi semua calon jemaah haji di seluruh dunia.
"Kalau memang akan ada yang melakukan haji furoda, maka secepatnya bergabung dengan jemaah haji khusus. Dari situlah mereka bisa baku atur. Tapi kalau terlambat, apalagi last minute baru mengusulkan, itu sudah tutup di komputernya. Kalau komputer tutup, sudah gak bisa lagi diakses," kata dia.
