Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengusulkan agar kampanye politik dibiayai oleh negara. Hal itu ia sampaikan selepas pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022).
"Kampanye itu jangan lama-lama. Ngapain kampanye itu sampai lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah, TV-nya, iklannya, gitu ya," ujar Zulkifli Hasan.
Selain itu, Zulkifli juga menyampaikan keluhan pada Ketua KPK Firli Bahuri, bahwa partainya terbebani dengan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Ia berharap KPK mendorong perubahan ambang batas tersebut.
"Tadi saya sampaikan, pak ketua tolong KPK juga mendorong karena ini tanggung jawab kita bersama agar syarat-syarat itu ditiadakan, karena kita ini demokrasi," ujarnya.
Zulkifli mengatakan bahwa partainya di parlemen pernah berupaya mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dihapus, namun gagal. Menurutnya, pemberian syarat 20 persen membuat pemilu menjadi tidak demokratis.
"Iya, kan kita itu demokratis tapi kan kalau disyarat enggak demokratis dong, kurang, itu jadi transaksional kita," ujarnya.
Wakil Ketua MPR ini juga mengaku keberatan dengan kewajiban partai membayar saksi dalam proses pemungutan suara. Ia berharap saksi-saksi yang bertugas dalam Pemilu juga dibiayai negara.
"Ini kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan KPK dulu, saksi dibiayai negara, sudah diusulkan," ujarnya.