Koalisi Masyarakat: Aduan Warga Sering Dianggap Pencemaran Nama Baik

Irma mencontohkan pada Mei 2021 lalu tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Wisma Atlet yang mengadu karena insentif tidak kunjung diberikan berujung intimidasi dan tindakan represif.

"Relawan nakes di Wisma Atlet yang telah mendata banyaknya nakes relawan yang belum menerima insentif berencana menyuarakan melalui konferensi pers terpaksa gagal karena mendapatkan sejumlah tekanan dari berbagai pihak. Bahkan berujung tidak diperpanjangnya kontrak tugas relawan tersebut," ujar Irma.

Pengaduan lain yang berujung ancaman yakni seorang warga yang melaporkan adanya dugaan penyelewengan bantuan sosial oleh oknum RT di Kebon Jeruk, DKI Jakarta.

"Dia justru terancam karena hak untuk mendapatkan perlindungan sosial akan dihilangkan. Padahal perlindungan sosial amat sangat dibutuhkan oleh warga terdampak pandemik COVID-19," imbuh Irma.

Pada bentuk lain, lanjut Irma, tim relawan LaporCovid19 juga menerima intimidasi dari pemangku kepentingan. Peristiwa tersebut terjadi saat meneruskan laporan warga dan mendorong pemangku kepentingan untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Termasuk saat LaporCovid-19 mendorong transparansi data kematian karena COVID-19.

Salah satunya publikasi tentang meninggalnya seorang pasien dalam perjalanan akibat ditolak sejumlah Rumah sakit di daerah Depok, Jawa Barat menuai intimidasi dari pemangku kepentingan setempat.

Intimidasi yang didapat antara lain melalui ancaman verbal via telepon, saat meeting tertutup, dan doxing data pribadi kependudukan relawan.

“Laporan warga justru dianggap sebagai penghambat kinerja instansi, kritik tidak konstruktif, dan seringkali dipandang mencemarkan nama baik instansi tersebut. Padahal, laporan tersebut berguna untuk memperbaiki jalannya birokrasi sebuah instansi dan kebijakan yang sudah diluncurkan," beber Irma.

Muhammad Isnur, perwakilan Koalisi dari YLBHI menambahkan ancaman lain yakni somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko kepada ICW terhadap temuan dugaan konflik kepentingan melalui kedekatannya dengan PT Harsen Laboratories, produsen obat Ivermectin yang diklaim sebagai obat COVID-19.

Padahal ini merupakan upaya untuk mengawasi transparansi pengendalian pandemi agar benar-benar berpihak kepada kesehatan dan keselamatan rakyat.

“Ancaman-ancaman ini menunjukkan bahwa Negara tidak mampu melindungi dan memberikan ruang aman bagi warga yang mendesakkan perbaikan pada sektor layanan publik,” jelas Muhammad Isnur.

Muhammad Isnur menegaskan peristiwa di atas memperlihatkan tidak seriusnya pemerintah dalam merespons dan melindungi pengaduan warga untuk mendapatkan hak atas pelayanan publik yang akuntabel sesuai amanah UU 25/2009.

"Padahal, negara adalah pemangku kewajiban (duty bearer) pemenuhan HAM, yang artinya negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara, antara lain diwujudkan dengan tindakan responsif terhadap yang disuarakan warganya termasuk dalam mengkritisi dan mendorong transparansi, dan akuntabilitas," tegasnya.