Koalisi Sipil Ajukan Sengketa Pilpres ke MK tentang Keabsahan Gibran

Brahma mengatakan, permohonan yang diajukan bersama elemen masyarakat sipil itu bukan semata-mata berkaitan dengan kontestasi elektoral yang telah selesai. Menurut dia, langkah tersebut merupakan upaya untuk memulihkan marwah konstitusi dan prinsip negara hukum.

Menurut KIPP, terdapat persoalan formil dan substansial dalam tahapan Pilpres 2024 yang telah menimbulkan kejanggalan dan mencederai rasa keadilan publik.

"Peninjauan kembali atas keabsahan pencalonan ini bukan semata-mata soal kontestasi elektoral yang telah berlalu, melainkan ikhtiar fundamental untuk memulihkan marwah konstitusi serta prinsip negara hukum yang bersih dari intervensi kekuasaan elite," kata Brahma dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Dia mengatakan, KIPP dan para pemohon meminta MK melakukan pemeriksaan serta koreksi terhadap berbagai persoalan yang mereka anggap berkaitan dengan proses pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

KIPP menilai langkah advokasi tersebut juga bertujuan mencegah demokrasi disandera oleh kepentingan dan rekayasa hukum elite.

Menurut Brahma, proses hukum tersebut diharapkan dapat menjadi preseden dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya, terutama menjelang Pemilu 2029.

KIPP juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip etika dalam penyelenggaraan negara dan asas kepatutan hukum dalam proses pencalonan pemimpin nasional.

Menurut mereka, pengabaian terhadap prinsip tersebut berpotensi merusak meritokrasi serta proses regenerasi kepemimpinan nasional.

"Langkah advokasi bersama ini bertujuan agar demokrasi tidak lagi disandera oleh rekayasa hukum elite, sekaligus berfungsi sebagai preseden penting guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu di masa mendatang tidak lagi mengorbankan etika bernegara demi melanggengkan kepentingan pragmatis kelompok tertentu," ujar Brahma.

Selain mengajukan permohonan, KIPP mengajak masyarakat, akademisi, aktivis, dan pemerhati pemilu untuk mengawal proses persidangan yang akan berlangsung di MK.

Brahma mengatakan, keterlibatan masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan penegakan hukum.

KIPP mendesak MK melakukan koreksi substantif dan pembenahan institusional terhadap putusan-putusan yang dinilai kontroversial serta menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum.

"KIPP berkomitmen untuk terus mengawal proses persidangan ini secara objektif dan transparan, serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa mengawasi jalannya peradilan tata negara demi masa depan demokrasi yang bermartabat," kata dia.

KIPP berharap proses pemeriksaan permohonan tersebut dapat berjalan secara transparan, independen, dan berkeadilan serta menjadi bagian dari upaya memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.