Komdigi Wajibkan Belanja Digital Kementerian Lewat Rekomendasi Izin Pengadaan

Lebih jauh, kebijakan ini sekaligus merespons temuan banyaknya aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri atau tidak saling terhubung.

Menanggapi hal tersebut, Kemkomdigi telah mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai tulang punggung sistem layanan publik. Setiap aplikasi pemerintah kini diwajibkan mengadopsi prinsip keterhubungan atau interoperabilitas sejak tahap awal perancangan.

"Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc tapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusur, dan yang paling utama juga diaudit untuk menjaga integritas data," jelas Meutya.

Tak hanya itu, untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tidak terjadi pemborosan lanjutan, pemerintah juga mewajibkan proses audit teknologi yang ketat.

Seluruh instansi dituntut menyampaikan hasil evaluasi belanja TIK pada tahun sebelumnya, termasuk bukti tindak lanjut perbaikan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan pengelolaan sistem dan data pemerintah selalu terjaga keamanannya dan patuh pada aturan.

Meutya berharap, langkah-langkah tata kelola ini dapat mengubah kebiasaan bekerja yang terkotak-kotak menjadi pemerintahan yang lebih terintegrasi atau whole of government.

Sebelumnya, Meutya mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan kepala negara terkait pengelolaan keuangan negara. Menurut Meutya, semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo menjadi dasar utama penerapan mekanisme baru tersebut.

"Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden," ujarnya.