Pramono menambahkan, program ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi fondasi paling mendasar dalam pembangunan kota.
Jakarta Jadi Pilot Project Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- DKI Jakarta ditetapkan sebagai pilot project nasional untuk pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak melalui penandatanganan SKB tujuh kementerian di Balai Kota Jakarta.
- Gubernur Pramono Anung menegaskan program ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berkeadilan, serta menjamin rasa aman bagi kelompok rentan.
- Pemerintah DKI memastikan dukungan anggaran penuh, sementara KemenPPPA menyebut program ini akan menjadi model kebijakan dan praktik pelayanan terpadu bagi daerah lain di Indonesia.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Provinsi DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai wilayah program percontohan nasional (pilot project) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak. Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tujuh kementerian dan lembaga negara di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab moral yang besar bagi Jakarta untuk terus melindungi warganya, khususnya kelompok rentan.
"Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus amanah yang akan kami jalankan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Demi memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak yang semakin terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Pramono dikutip dari keterangan, Kamis.
1. Sejalan dengan visi Jakarta
"Bagi kami, kota global bukan hanya sekadar kemajuan ekonomi, melainkan juga tentang kemampuan menghadirkan rasa aman, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi pembangunan," kata Pramono.
2. Pramono pastikan ketersediaan anggaran
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pramono juga memastikan ketersediaan anggaran untuk menjalankan program percontohan tersebut dapat berjalan maksimal.
"Saya sudah meminta kepada Dinas PPAPP untuk memastikan adanya dana. Jadi, yang paling penting anggarannya telah disiapkan oleh DKI Jakarta," ujar dia.
3. SKB jadi momentum berikan pelayanan cepat
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengatakan, SKB ini menjadi momentum penting untuk memberikan pelayanan yang cepat dan berkelanjutan bagi korban kekerasan.
Program ini dirancang sebagai laboratorium kebijakan dan praktik baik yang akan menjadi rujukan bagi pengembangan model pelayanan terpadu di berbagai daerah di Indonesia. Ke depan, keberhasilan program di Jakarta akan diadaptasi dan diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia.
”DKI Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas layanan kesehatan, lembaga perlindungan korban, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat diwujudkan dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan korban,” ucap Menteri Arifah.
