Komisi III DPR Tolak Usulan PDIP soal Polri Dikembalikan ke TNI

29 Nov 2024, 15:49 WIB

Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Rano Al Fath tak setuju Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI dan Kemendagri. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menolak usulan PDIP agar Polri dikembalikan di bawah Panglima TNI atau Kemendagri.
Ia menilai dugaan netralitas Polri selama pemilu dan pilkada adalah hoaks, serta mengapresiasi kinerja Polri yang dianggap telah berjalan lancar.
Ketua DPP PDIP menyatakan kajian agar Polri dikembalikan ke Panglima TNI atau Kemendagri sebagai refleksi serius atas masalah internal institusi Polri.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Al Fath menolak usulan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikembalikan di bawah kendali Panglima TNI dan/atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun, usulan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyikapi dugaan netralitas polri selama pelaksanaan pemilu hingga pemilihan kepala daerah.

“Nggak setuju lah. sudah lah. Ini sudah benar jadi mitra Komisi 3,” ujar Rano saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jumat (29/11/2024).

Menurut dia, Polri telah dipisahkan kedudukannya dari TNI dengan sangat baik di era reformasi ini. Karena itu, dia tidak setuju bila kedudukan Polri berada di bawah TNI.

“Ini kan demokrasi kita sudah melakukan pemisahan itu dengan baik, masa mau disatukan lagi,” tutur dia.

1. Komisi III sebut harusnya kinerja Polri diapresiasi

Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Rano Al Fath tak setuju Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI dan Kemendagri. (IDN Times/Amir Faisol)

Waketum PKB itu turut menanggapi terkait isu cawe-cawe Polri selama pelaksanaan pilpres dan Pilkada 2024. Ia menilai, dugaan cawe-cawe polri terebut merupakan informasi hoaks.

Dia menilai, Polri telah mengawal pelaksanaan pilkada dan pilpres telah berjalan lancar. Sehingga menurut dia kinerja polri itu harus diapresiasi selama pelaksanaan pilkada dan pilpres.

“Hari ini semua berjalan baik dan lancar harusnya apresiasi bukan malah menyebarkan suatu hal yang menurut kami itu hoaks,” kata dia.

“Gimana seorang Polri bisa mengintervensi masyarakat secara keseluruhan kan aneh. Aneh kalau menurut saya,” imbuh dia lagi.

2. PDIP usul polri dikembalikan ke TNI

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan kandang banteng telah bergeser dari Jawa Tengah ke DKI Jakarta. IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menyatakan, pihaknya sedang mengkaji agar Polri dikembalikan di bawah kendali Panglima TNI atau berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini menindaklanjuti banyaknya dugaan cawe-cawe oknum Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilihan umum.

Bila kajian itu disetujui oleh parlemen, dia mengatakan, tugas kepolisian akan menjadi lebih sempit. Nantinya, polri fokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Termasuk, ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan di masyarakat sampai ke pengadilan.

"Kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

3. PDIP sebut usulannya jadi refleksi bagi Polri

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan kandang banteng telah bergeser dari Jawa Tengah ke DKI Jakarta. IDN Times/Amir Faisol)

Deddy lantas mengingatkan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri merupakan presiden yang mengambil kebijakan untuk memisahkan institusi Polri dari TNI.

Namun, dalam perjalanannya, Polri justru menjadi menimbulkan masalah bagi demokrasi Indonesia karena ada banyak oknum-oknum yang ikut cawe-cawe dalam pemilihan umum.

Menurut dia, kajian yang dilakukan oleh PDIP ini bisa menjadi refleksi yang serius bagi Korps Bhayangkara karena banyaknya masalah yang timbul di internal institusi ini. Termasuk, kasus penembakan yang melibatkan anggota.

"Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam-dalam institusi kepolisian," tutur dia.