Jakarta, IDN Times - Komnas HAM masih melanjutkan pemeriksaan mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria dan jajarannya kembali dipanggil untuk diperiksa Komnas HAM.
"Kami memberikan keterangan dari proses Perkom TWK, kenapa TWK itu ada di sana sampai pelaksanaan TWK sendiri," ujar Bima usai pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Selasa (22/6/2021).
Bima mengaku BKN hanya mampu menjawab yang menjadi kewenangannya dalam proses TWK. Sebab, dalam pelaksanaan TWK ada sejumlah instansi lain yang terlibat seperti Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, Pusat Intelijen Angkatan Darat, Badan Intelijen Strategis, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga Badan Intelijen Negara.
"Detailnya tidak bisa kami sampaikan karena itu rahasia dari percakapan dengan Komnas HAM," jelasnya.
"Tapi saya kira proses dari permintaan keterangan tadi sudah kami jawab semua sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Apa yang ada, yang kami lakukan, itu yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Tak ada yang ditutupi. Tak ada hal-hal yang disembunyikan," tambahnya.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan bahwa proses pemeriksaan BKN berlangsung sekitar empat jam. Pemeriksaan itu, kata Anam, lebih melengkapi keterangan yang sebelumnya telah disampaikan.
"Jadi, keterangan sebelumnya itu yang kami dapatkan adalah proses penyelenggaraan teknisnya, bagaimana mulai dari awal sampai akhir tadi dilengkapi oleh pak Bima,"
"Terus ada juga wakil kepala BKN dengan rombongan itu lebih lengkap. Levelnya level kebijakan, terus beberapa proses-proses penting. Salah satunya memang kami menggunakan instrumen2 yang memang instrumennya BKN. Ini bunyinya ini bagaimana, di UU dan sebagainya," tambahnya.
Sebelumnya, Komnas HAM juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait polemik tes wawasan kebangsaan. Pihak-pihak tersebut adalah para pegawai KPK, pimpinan KPK, hingga mantan pimpinan KPK.