Komnas HAM Nilai UU TPPO Tak Mampu Hadapi Modus Siber

Komnas HAM menyoroti perubahan pola kejahatan TPPO yang kini semakin kompleks. Pelaku memanfaatkan teknologi digital untuk menjaring korban, termasuk melalui praktik online scam yang banyak menjerat warga negara Indonesia.

Perkembangan ini membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dinilai tidak lagi relevan dengan karakter kejahatan modern.

“UU No. 21/2007 tentang TPPO sudah tidak mampu lagi merespons kompleksitas perdagangan orang saat ini yang telah bermutasi dari bentuk konvensional menjadi lebih siber, tidak lagi hanya menyasar fisik tetapi juga kemampuan kognitif,” kata Anis.

Dalam forum yang melibatkan Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian HAM, hingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM mengungkap masih adanya persoalan serius dalam penanganan kasus TPPO di sejumlah daerah.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kerap mencatat kasus perdagangan orang.

Sebagai langkah konkret, Komnas HAM membentuk tim khusus untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus mengkaji efektivitas implementasi UU TPPO yang berlaku saat ini.

Selain aspek penegakan hukum, Komnas HAM menilai akar persoalan perdagangan orang tidak terlepas dari faktor ekonomi. Kemiskinan dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak menjadi pemicu utama masyarakat rentan terjebak dalam jaringan TPPO.

Menurut Anis, penyelesaian jangka panjang harus menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat.

“Akar masalah dari TPPO sejatinya terkait dengan hak atas kesejahteraan dan pekerjaan bagi masyarakat. Apabila negara mampu memenuhi kedua hak tersebut, maka perdagangan orang akan berkurang secara signifikan,” kata dia.

Komnas HAM menegaskan, revisi UU TPPO menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan modus kejahatan yang semakin digital. Tanpa pembaruan regulasi, Indonesia dinilai berisiko terus tertinggal dalam upaya pemberantasan perdagangan orang yang kian canggih dan lintas batas.