Imigrasi Sulsel Perkuat Pencegahan TPPO Lewat Desa Binaan
- Kantor Imigrasi Sulsel membentuk desa binaan di Toraja Utara untuk mencegah TPPO dan memberi edukasi prosedur kerja luar negeri secara legal bagi calon pekerja migran.
- Program desa binaan disinergikan dengan layanan Eazy Passport yang mempermudah pembuatan paspor serta berkontribusi pada peningkatan PNBP melalui pelayanan jemput bola.
- Mayoritas pemohon paspor dari Toraja Utara ingin bekerja di kapal pesiar dan Malaysia, sementara program ini memastikan keberangkatan mereka sesuai prosedur resmi dan terlindungi hukum.
Sulawesi Selatan, IDN Times - Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Selatan memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan membentuk desa binaan di Kabupaten Toraja Utara. Program ini dijalankan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar terhindar dari praktik perdagangan orang.
Langkah tersebut dilakukan karena tingginya minat warga Toraja Utara menjadi pekerja migran di berbagai negara.
Program desa binaan dijalankan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo melalui koordinasi bersama pemerintah desa atau lembang.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang, mengatakan petugas desa binaan bertugas memberikan pemahaman terkait prosedur kerja resmi di luar negeri.
“Ya, dengan datang kita memberikan edukasi ya, pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau bekerja di luar negeri it's okay. Ya, tidak ada masalah, tetapi harus melalui prosedur yang sudah ada gitu ya, dengan dokumen-dokumen resmi yang ada sehingga perlindungan kepada mereka di luar negeri itu terjamin,” kata Friece di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Toraja Utara, Rabu (20/5/2026).
1. Berikan pemahaman dan prosedur kerja di luar negeri
Melalui program desa binaan, masyarakat akan mendapat edukasi terkait prosedur bekerja di luar negeri secara legal. Selain itu, petugas juga membantu pelayanan keimigrasian, termasuk pengurusan paspor.
Inspektur Kabupaten Toraja Utara, Anugrah Yaya Rundupadang, mengatakan koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk mengawasi potensi perdagangan orang.
“Kemudian terkait dengan desa binaan, kami juga terus berkoordinasi mengenai pengawasan perdagangan orang, itu sudah jalan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kalau di sini Lembang, itu sudah berjalan koordinasinya,” kata Anugrah.
Ia menjelaskan desa yang dipilih menjadi desa binaan merupakan wilayah dengan jumlah pekerja migran cukup tinggi dan aktif mengakses layanan keimigrasian.
2. Imigrasi gelar layanan Eazy Passport di Toraja Utara
Friece mengungkapkan saat ini sudah ada dua desa binaan yang berjalan di Toraja Utara.
Program tersebut disampaikan saat jajaran Imigrasi Sulsel bersama Wakil Bupati Toraja Utara, Andrew Branch Silambi, meninjau layanan Eazy Passport di PTSP Toraja Utara.
Layanan jemput bola itu digelar untuk mempermudah masyarakat membuat paspor tanpa harus datang langsung ke Kantor Imigrasi Palopo.
Menurut Friece, layanan tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Nah, kami ini berusaha untuk turun seperti ini, ya juga ada selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tentu ada ya, korelasinya dengan juga PNBP-nya,” ujarnya.
3. Mayoritas pemohon ingin kerja di kapal pesiar dan Malaysia
Dalam program layanan tersebut, Imigrasi Palopo menargetkan melayani 50 pemohon paspor setiap hari. Namun, masyarakat yang datang melebihi kuota tetap akan dilayani.
Program layanan Eazy Passport diketahui digelar satu kali setiap bulan.
Kantor Imigrasi Palopo sendiri membawahi lima wilayah kerja, yakni Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara.
Mayoritas pemohon paspor dari Toraja Utara diketahui ingin bekerja di kapal pesiar, Malaysia, Australia, dan sejumlah negara lainnya.
Program desa binaan dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan risiko TPPO sekaligus memastikan pekerja migran Indonesia berangkat secara legal dan mendapat perlindungan hukum di luar negeri.
