Komnas HAM Panggil Pimpinan KPI soal Dugaan Pelecahan Seksual Pegawai

Menurut Beka, ada sejumlah keterangan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM dari KPI. Mereka ingin memahami kronologi peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dialami korban berinisial MS sejak 2015. 

"Selain itu, kami ingin menggali langkah-langkah yang sudah dijalankan ke depan. (Hasil investigasi) juga menjadi salah satu materi yang akan ditanyakan ke KPI," ungkap Beka. 

Sebelumnya, Komisioner KPI Nuning Rodiyah mengatakan selama ini pihaknya belum pernah menerima laporan menyangkut dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS. Nuning mengaku hanya menerima laporan mengenai ketidaknyamanan kerja yang dirasakan oleh korban. Laporan ini MS sampaikan secara pribadi kepada Nuning pada 2019.

"Itu pun juga disampaikan ke saya secara pribadi yang bersangkutan masuk ke ruangan saya, menanyakan kalau bisa saya pindah ke divisi lain," ungkap Nuning ke media. 

Merespons hal ini, Nuning mengatakan kepada korban bahwa pindah ke divisi lain terdapat mekanisme yang harus ditempuh. Korban bisa pindah divisi lain bila terdapat formasi yang kosong dan mengikuti seleksi formasi tersebut.

Selain KPI, Beka juga menyebut hari ini bakal memanggil Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka dijadwalkan akan dimintai keterangan pukul 12.00 WIB. 

Polisi ikut dimintai keterangan karena MS mengaku sempat diperiksa terkait laporan yang pernah dibuat di Polsek Gambir pada 2019 dan 2020. Ketika itu, laporannya tidak ditanggapi. Pihak kepolisian malah menyarankan MS untuk mencari solusi ke atasannya. 

Polres Jakarta Pusat akhirnya menindaklanjuti serius laporan MS usai menjadi perbincangan publik dan viral. Pada 13 September 2021, MS diperiksa lagi selama sekitar tiga jam. 

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto mengatakan pihaknya masih terus menyelidiki kasus ini. Dalam prosesnya, penyidik telah meminta keterangan dari pelapor maupun lima orang terlapor.

Selain itu, penyidik juga telah mengajukan visum et repertum psikiatrum terhadap MS ke RS Polri Kramat Jati.

Sebelumnya, beredar informasi pimpinan KPI memfasilitasi agar kasus dugaan pelecehan seksual itu diselesaikan secara kekeluargaan atau berdamai. Hal itu bermula dari panggilan telepon pimpinan KPI kepada MS. Ketika dipanggil, pihak KPI melarang MS untuk didampingi kuasa hukumnya. 

Ketua tim kuasa hukum MS, Mehbob, mengatakan MS dipanggil ke kantor MS pada 7 September 2021. Kliennya itu dipanggil dua hari berturut-turut. 

"Kami mengizinkan MS untuk menghadiri undangan KPI dan kami sudah berikan edukasi agar tidak mengambil suatu keputusan tanpa adanya koordinasi dengan kami sebagai tim hukum," ujar Mehbob seperti dikutip dari tayangan tvOne pada 11 September 2021 lalu.

Tetapi, ketika kliennya tiba di gedung KPI, tidak ada pimpinan. Saat itu, hanya terdapat terduga pelaku yang melakukan pelecehan kepadanya dan beberapa staf KPI.

MS diajak berdamai dengan mencabut laporan hukum atas kasus pelecehan dan perundungan yang dialaminya.

"Di situ hanya ada terlapor dan beberapa staf dari KPI, kemudian terlapor sudah menyodorkan perdamaian yang mana isinya sangat sepihak," kata dia.