Jakarta, IDN Times - Pembantaian yang menimpa pekerja Ista Karya di Kabupaten Nduga, Papua, menjadi perhatian Komnas HAM. Peristiwa ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM serius.
Bukan pertama kali terjadi, peristiwa penembakan yang menewaskan puluhan pekerja Jalan Trans Papua ini membuat Komnas HAM mempertanyakan kinerja staf khusus (stafsus) kepresidenan khusus Papua.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo menunjukkan konsentrasinya menangani kasus-kasus di Papua dengan mengangkat seorang staf khusus untuk masalah di Papua.
Melihat seringnya pelanggaran HAM terjadi di Papua, pihak Komnas HAM pun mempertanyakan kinerja stafsus presiden tersebut.
"Ada staf khusus soal Papua di Presiden, tapi saya tidak tahu staf khusus itu apa yang dibikin?" Kata salah satu Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, di Kantor Komnas HAM, Rabu (5/11) siang.
Lenis Kogoya adalah sosok yang dipercaya Jokowi menjabat sebagai staf khusus kepresidenan Kelompok Kerja Papua. Dilantik pada 2015, Lenis kala itu menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua.
Lenis menjadi pemegang sejarah baru sebagai putera Papua pertama yang diangkat sebagai staf kepresidenan. Jokowi menaruh perhatian lebih kepada Papua lantaran Papua dinilai jauh tertinggal dari segi masyarakatnya dan juga infrastrukturnya.
Sosok Lenis lah yang kinerjanya dipertanyakan oleh Komnas HAM lantaran masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua.
Amiruddin menyayangkan fokus pemerintah yang dinilai hanya kepada pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Sehingga membuat pelanggaran HAM kerap terjadi di Papua.
Amir Menegaskan, Komnas HAM masih terus menunggu langkah lain yang akan diambil pemerintah untuk mengurangi pelanggaran HAM di Papua.
"Ini yang sampai hari ini belum ada langkah-langkah itu, yang ada kan cuman membangun infrastruktur," kata Amir.
Amiruddin mengingatkan bahwa wilayah Papua bukan daerah yang mudah. Baik dari segi komunikasi dan juga transportasi butuh usaha lebih untuk menjangkau masyarakat Papua.
"Buat yang gak pengalaman di Papua membayangkannya kan mudah aja," kata Amir. "Ini wilayah sangat sulit, komunikasi saja sulit," dia menambahkan.
Dia mengusulkan agar pemerintah menjalin kerja sama dan komunikasi dengan orang-orang di daerah Papua.
Komisioner Komnas HAM lainnya, Beka Ulung Hapsara menegaskan, lembaganya tidak keberatan untuk membantu pemerintah. "Komnas HAM bersedia memberikan masukan dari sisi segi manusianya. Supaya pendekatan yang ada tidak hanya dari sisi keamanan saja," kata Beka.
Terkait peristiwa penembakan puluhan pekerja Jalan Trans Papua, Presiden Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengusut kasus tersebut.
Jokowi mengatakan, Kabupaten Nduga adalah kabupaten yang dulunya memang area berwarna merah atau rawan. Jokowi tahu hal itu karena sudah pernah berkunjung ke sana.
"Saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk dilihat dulu karena ini masih simpang siur. Diduga itu gak bisa loh yang namanya sinyal itu gak ada. Jadi ini masih dikonfirmasi dulu ke sana apakah betul kejadiannya seperti itu," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).