Komnas HAM Usul Psikolog Independen Periksa Kondisi Istri Ferdy Sambo

Menurut Taufan, apabila PC benar mengalami PTSD, maka dia harus mendapatkan hak-haknya. Terlebih, kasus tersebut sudah berjalan selama tiga pekan.

Pemeriksaan Komnas HAM juga disebutkannya bisa segera berjalan jika kondisi psikologis PC tak menunjukkan adanya PTSD.

"Kalau benar, ya harus dihormati hak-haknya, tetapi kalau ternyata tidak, maka bisa dimulai pemeriksaan terhadap dirinya. Termasuk dipanggil oleh Komnas HAM untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hak asasi kekerasan seksual itu," ujar dia.

"Nah itu soal kekerasan seksual atau dugaan pelecehan seksual, semua belum bisa memastikan apakah itu terjadi atau tidak," lanjut Taufan.

Dalam dugaan kekerasan seksual, standar HAM internasional memperlakukan terduga korban selayaknya korban atau berperspektif korban.

Hal tersebut juga sudah diadopsi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Maka kita tidak bisa sekarang ini intervensi lebih jauh ke Ibu PC, karena dia masih dalam perawatan psikologis dari psikolog," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Taufan, semua penilaian yang ada, hendaknya tidak disebarkan terlebih dahulu. Begitu pun dengan keterangan Bharada E yang diperkuat oleh saksi lain bernama Riki.

"(Keterangan Bharada E) diperkuat oleh keterangan Riki yang juga berada di lantai bawah, tetapi Riki sebenarnya tidak melihat langsung tembak-menembak itu," ujar dia.

Menurut Taufan, saat kejadian, saksi Riki melihat Brigadir J mengacungkan senjata. Namun usai ada suara tembakan, Riki bersembunyi dan tidak tahu siapa sebenarnya lawan tembak Brigadir J.

"Setelah suara tembakan berhenti, baru dia keluar. Dia melihat Yosua sudah telungkup, kemudian dia melihat Bharada E turun dari tangga," ujarnya.

Lebih lanjut Taufan mengatakan, kasus penembakan di rumah dinas Ferdy Sambo itu tergantung dari rekaman CCTV yang ada berikut para saksinya.