Konsultasi dengan SBY, AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran

13 Nov 2026, 11:10 WIB2 min read

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Ketua Umum Demokrat AHY menegaskan partainya tidak mengajukan nama pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dan menyerahkan pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto.
AHY merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, serta menghormati kewenangan MPR.
Gibran resmi berhenti pada 12 November 2026 di tengah polemik dokumen pendidikan dan rencana HMP DPR; MPR diberi batas maksimal 60 hari mengisi jabatan kosong.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, setelah jabatan Wakil Presiden RI dinyatakan kosong.
Who?
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan sikap partainya setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Where?
Pernyataan AHY disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.
When?
AHY menyampaikan pernyataan pada Jumat, 13 November 2026. Gibran resmi berhenti sebagai wakil presiden pada 12 November 2026.
Why?
Demokrat mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden saat jabatan kosong.
How?
Demokrat menyerahkan pengusulan dua calon kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gibran berhenti jadi Wakil Presiden. Sekarang kursi Wakil Presiden kosong. AHY dari Partai Demokrat bilang partainya tidak memberi nama pengganti. Presiden Prabowo akan mengusulkan dua calon. Lalu MPR akan memilih satu orang. AHY juga bicara dengan SBY lewat panggilan video. MPR punya waktu paling lama 60 hari untuk memilih.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sikap Demokrat yang tidak mengajukan kandidat sendiri menunjukkan penghormatan terhadap mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden. Dengan menyerahkan pengusulan kepada Presiden dan pemilihan kepada MPR, serta mendasarkannya pada konsultasi internal, partai ini menempatkan kepastian prosedur dan kewenangan lembaga negara sebagai pijakan utama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Demokrat menyerahkan proses pemilihan calon wakil presiden yang baru kepada Presiden Prabowo Subianto.

AHY mengatakan, sikap tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Demokrat, kata AHY, menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih wakil presiden.

AHY mengatakan, sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi dilakukan melalui panggilan video pada pagi hari sebelum AHY menyampaikan pernyataan pers.

“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat. Telah saya konsultasikan hari ini pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029. Dia berhenti di tengah polemik terkait dokumen pendidikan SMA Gibran setelah putusan Mahkamah Agung (MA) serta rencana usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.

Menurut pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejak surat diterima pada 12 November 2026, jabatan Wakil Presiden RI dinyatakan kosong. Berdasarkan ketentuan konstitusi (UUD 1945), MPR RI memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.