Korps Kadet RI Jadi Ekskul SMA, Kemhan: Ini Program Prioritas Presiden

Gabriel mengatakan, lewat ekskul KKRI, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman yang membentuk kedisiplinan, kebersamaan, tanggung jawab dan kepemimpinan. Tujuannya sebagai bekal dalam menjalankan peran di tengah masyarakat.

"Apalagi generasi muda saat ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan dunia digital yang berlangsung begitu cepat," kata dia.

KKRI diharapkan bisa menjadi wadah pembinaan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pada praktiknya, perwira-perwira dari militer akan didatangkan ke sekolah untuk memberikan pengetahuan bela negara.

Ketika ditanyakan apakah ada aktivitas fisik yang akan diberikan siswa yang ikut ekskul KKRI, Gabriel tak membantahnya.

"Aktivitas fisik nanti penyatuan setiap satu minggu di setiap bulan. Ini langsung ditangani secara bersama kementerian lewat sekretariat di sekolah-sekolah," ujar Gabriel.

Gabriel mengatakan, siswa SMA yang ikut ekskul KKRI bukan berarti akan dijadikan tentara. Dia mengeklaim, KKRI merupakan wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

"Saya tekankan lagi, ulang lagi, bagi adik-adik, bahwa menjadi anggota korps kadet ini bukan harus menjadi seorang prajurit. No," kata dia.

Menurut dia, apa pun cita-cita yang dimiliki para siswa, diharapkan nilai yang diajarkan lewat KKRI akan menjadi kekuatan agar anak muda itu terus berkarya serta memberikan pengabdian terbaik.

Alih-alih menjadi tentara, mengikuti ekskul KKRI merupakan bentuk dari bela negara.

"Sebab, bela negara dimulai dari hal-hal yang sederhana," ujar dia.

Peluncuran KKRI sebagai ekskul di tingkat SMA dikritik keras oleh sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka menilai hal ini menandakan fungsi pembinaan militer sudah semakin meluas di bidang pendidikan.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan, KKRI bukan gejala tunggal. Sebelumnya sudah ada program pengiriman siswa yang dianggap nakal ke barak, hingga pelibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP.

Dia juga menggarisbawahi bela negara tidak sama dengan pendidikan atau pembinaan militer.

"Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan, pasal 30 Ayat 1 menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara," kata Isnur di dalam keterangan tertulis.

Rumusan itu, kata Isnur, tidak mewajibkan setiap warga mengikuti satu bentuk pembinaan bercorak militer. Dia mewanti-wanti, sebagai negara hukum kebijakan bela negara harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, prosedur yang jelas dan cara pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.