KPAI Desak Kasus Bullying Pemalang Tetap Diproses Hukum

06 Oct 2026, 06:30 WIB

2 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPAI mendesak dugaan bullying terhadap siswa di Pemalang tetap diproses sesuai aturan, termasuk jika anak terduga pelaku berusia di bawah 12 tahun.
KPAI meminta sekolah dan Dinas Pendidikan mengevaluasi pengawasan karena perundungan diduga terjadi di lingkungan pendidikan.
Keluarga korban mendapat pendampingan psikologis melalui UPTD PPA, sementara polisi menyelidiki dugaan kekerasan dan melakukan autopsi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kasus bullying terhadap siswa di Pemalang yang meninggal dunia tetap diproses sesuai aturan. KPAI juga meminta sekolah mengevaluasi pengawasan karena perundungan terjadi di lingkungan pendidikan.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menegaskan, penegakan hukum tetap harus dilakukan terhadap anak terduga pelaku, termasuk bila usianya belum 12 tahun.

"Bahwa anak terduga pelaku dengan bagaimanapun latar belakangnya tetap dilakukan penegakan hukum, sesuai dengan aturan," kata Diyah kepada IDN Times, dikutip Selasa (6/10/2026).

Siswa kelas 2 SDN 1 Kebondalem, Pemalang, berinisial MHA atau Aqib (7), meninggal pada Rabu (30/9/2026) setelah sempat menjalani perawatan selama sembilan hari di rumah sakit. Keluarga menduga korban mengalami kekerasan oleh kakak kelas. Polisi kemudian menyelidiki dugaan tersebut dan melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Sejumlah saksi, termasuk keluarga dan pihak sekolah, telah diperiksa.

1. KPAI soroti pengawasan sekolah
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Diyah meminta sekolah bersama Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pengawasan. Menurut dia, sekolah tetap memiliki tanggung jawab karena dugaan bullying terjadi di lingkungan pendidikan.
"Bagi sekolah untuk melakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan terkait, bahwa adanya pengawasan yang lemah dan tentu saja karena bullying terjadi di lingkungan pendidikan maka tetap menjadi tanggung jawab sekolah," ujarnya.
2. Penyebab kematian harus terang
Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
KPAI meminta aparat penegak hukum segera memastikan penyebab kematian korban secara terang. Hal itu penting agar korban tidak mendapat stigma negatif. Diyah juga menyebut bullying harus segera dicegah.
"Dalam bentuk apapun, bullying adalah kejahatan yang harus segera dicegah dan tidak ada kata ampun," kata Diyah.
3. Keluarga korban dapat pendampingan
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
KPAI menyebut korban berhak mendapatkan kepastian penyebab kematian serta perlindungan sesuai Pasal 59A UU Perlindungan Anak. Karena korban meninggal dunia, pendampingan psikologis juga diberikan kepada keluarga melalui UPTD PPA.
"Maka pendampingan juga diberikan untuk keluarga korban dan ini diberikan oleh UPTD PPA," ujarnya.