Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
  • KPAI mendesak proses pidana terhadap oknum prajurit TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap enam santri dan santriwati di Pangandaran.

  • KPAI menilai sanksi disiplin militer tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana jika unsur tindak pidana terbukti.

  • KPAI meminta evaluasi pembinaan prajurit serta pengusutan yang memperhatikan keterangan korban dan bukti yang relevan.

  • KPAI mendesak prajurit TNI terduga pelaku kekerasan terhadap enam santri di Cimerak diproses pidana, karena sanksi disiplin dan permintaan maaf tidak menggantikan keadilan bagi anak.
  • KPAI meminta perkara ditangani profesional, cepat, transparan, dan akuntabel melalui peradilan militer, serta mempertimbangkan pemecatan jika tindak pidana terbukti.
  • KPAI menilai pengaruh alkohol bukan pembenaran kekerasan dan meminta TNI mengevaluasi pembinaan serta pengawasan prajurit, dengan pengusutan berbasis keterangan korban dan bukti medis.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kamis dini hari (12/11/2026)

Kasus kekerasan terjadi di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

sekitar pukul 01.00 WIB

Seorang anggota Yonif TP 336/Merak Sakti diduga mendatangi pesantren untuk mencari pimpinan pondok. Prajurit tersebut kemudian diduga melakukan kekerasan terhadap enam santri.

Rabu (18/11/2026)

Anggota KPAI Diyah Puspitarini menyatakan permintaan maaf penting, tetapi tidak menggantikan keadilan bagi anak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    KPAI mendesak proses pidana terhadap oknum prajurit TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap enam santri dan santriwati.
  • Who?
    Komisi Perlindungan Anak Indonesia, oknum prajurit TNI, serta enam santri dan santriwati terlibat dalam perkara ini.
  • Where?
    Kekerasan diduga terjadi di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
  • When?
    Peristiwa terjadi pada Kamis dini hari, 12/11/2026, sekitar pukul 01.00 WIB.
  • Why?
    KPAI mendesak proses pidana karena hukuman disiplin militer tidak boleh menggantikan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti.
  • How?
    Pengusutan diminta berjalan melalui mekanisme peradilan militer dengan memperhatikan keterangan korban, bukti medis, dan alat bukti lain yang relevan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPAI meminta prajurit TNI yang diduga melakukan kekerasan kepada enam santri diproses secara pidana. Kejadiannya ada di sebuah pesantren di Pangandaran. TNI sudah meminta maaf dan menahan terduga pelaku. KPAI bilang hukuman disiplin saja tidak cukup. Kasusnya masih diusut dengan melihat keterangan korban dan bukti medis.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPAI mendorong penanganan perkara yang profesional, cepat, transparan, dan akuntabel. Permintaan evaluasi terhadap pembinaan serta pengawasan prajurit juga membuka ruang perbaikan dalam penegakan disiplin. Perhatian pada keterangan korban, bukti medis, dan alat bukti lain menunjukkan bahwa proses pengusutan diarahkan untuk mempertimbangkan berbagai bahan yang relevan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak proses pidana terhadap oknum prajurit TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap enam santri dan santriwati di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. KPAI mengingatkan hukuman disiplin militer tidak boleh menggantikan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti.

"Permintaan maaf penting, tetapi tidak menggantikan keadilan bagi anak," ujar Anggota KPAI, Diyah Puspitarini, Rabu (18/11/2026).

1. Sanksi disiplin tak cukup

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

KPAI mengapresiasi permohonan maaf satuan TNI dan penahanan terhadap terduga pelaku. Namun, langkah tersebut tidak menghapus kewajiban mengusut dugaan tindak pidana.

KPAI meminta penanganan perkara berjalan profesional, cepat, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme peradilan militer.

2. Dorong hukuman pemecatan

Ilustrasi kekerasan seksual (Foto: IDN Times)

KPAI meminta Oditur Militer dan Majelis Hakim Militer mempertimbangkan sanksi proporsional, termasuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer apabila tindak pidana terbukti.

Dugaan pelaku berada di bawah pengaruh alkohol juga tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan kekerasan terhadap anak.

3. TNI diminta evaluasi prajurit

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Mardya Shakti)

KPAI meminta pimpinan TNI, khususnya Kodam III/Siliwangi dan Yonif TP 336/Merak Sakti, mengevaluasi pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin prajurit.

Pengusutan juga harus memperhatikan keterangan korban, bukti medis, dan alat bukti lain yang relevan.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More