Kekerasan Seksual di Ponpes Terulang, KPAI Desak Benahi Sistem Pengawasan

KPAI meminta pesantren membenahi pengasuhan dan pengawasan setelah dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi.
Polisi mendalami perkara dengan memeriksa korban dan mengumpulkan bukti, melibatkan Polda Metro Jaya serta Polres Metro Jakarta Selatan.
KPAI mendorong penguatan perlindungan anak melalui safeguarding, pelatihan, pengawasan berlapis, dan percepatan RUU Pengasuhan Anak.
Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pesantren membenahi sistem pengasuhan dan pengawasan santri menyusul dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Jakarta Selatan. Keberadaan aturan perlindungan anak dinilai tidak cukup jika santri masih takut melaporkan kekerasan yang dialaminya.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengingatkan mekanisme pengaduan harus benar-benar bisa digunakan anak, termasuk ketika pihak yang dilaporkan merupakan pimpinan pesantren.
“Ukurannya bukan sekadar adanya aturan, tetapi apakah anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya,” Pernyataan itu dikutip Senin (16/11/2026).
1.. Saluran pengaduan harus bebas intimidasi
.png)
Ilustrasi kekerasan seksual (Foto: IDN Times) Pesantren menerapkan pola pengasuhan selama 24 jam sehingga santri memiliki ketergantungan kuat terhadap pengasuh. Kondisi tersebut membuat mekanisme pelaporan tidak boleh hanya bergantung pada struktur internal lembaga.
“Kalau saluran pengaduan hanya ada di atas kertas, kalau anak tidak tahu harus mengadu kepada siapa, atau jika pengaduan harus melalui orang yang justru ditakutinya, maka sistem itu tidak bekerja," kata dia.
2. KPAI dorong penerapan safeguarding

Ilustrasi kekerasan seksual. (IDN Times/Sukma Shakti) KPAI menyoroti model Child Safeguarding atau Himayatu Tholabah dalam Keputusan Dirjen Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. Model tersebut mengatur empat pilar perlindungan, yakni kebijakan, SDM terlatih, prosedur penanganan, serta akuntabilitas.
Jasra meminta implementasinya diperkuat melalui kode etik pengasuh, rekrutmen aman, pelatihan berkala, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta pengawasan berlapis.
3. RUU Pengasuhan Anak perlu dipercepat

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Aditya Pratama) KPAI juga mendorong percepatan RUU Pengasuhan Anak untuk memperjelas standar pengasuhan, kompetensi pengasuh, tanggung jawab lembaga, pengawasan, hingga mekanisme pengaduan.
“Jangan sampai kita memiliki hutang peradaban dalam pengasuhan anak,” ujar Jasra.
Menurut dia, perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan negara.























