KPAI Gandeng Kominfo Lindungi Anak Korban Eksploitasi Online

KPAI menyampaikan 5 poin usulan rencana kerja sama tentang perlindungan anak korban eksploitasi online dan pornografi, serta cyber crime kepada Kemenkominfk.

Berikut isi rencana kerjasama yang disepakati oleh KPAI dan Kemkominfo, yakni:
(1) Mendorong Kemkominfo untuk mengaktifkan kembali program white list sebagai upaya pencegahan eksploitasi anak berbasis online dan pornografi
(2) Membuat tabulasi statistik Kemkominfo untuk membedakan pornografi dewasa dengan nomenklatur pornografi anak menjadi materi kekerasan seksual terhadap anak (Child Sexual abuse material
(3) Mendorong penerimaan dan percepatan berbagai rekomendasi yang bersifat konten negatif anak (kejahatan cyber) untuk diblokir dan take down
(4) Memperkuat koordinasi dengan KPAI dalam menindaklanjuti rekomendasi konten negatif anak (Kekerasan, Bullying, Iklan penipuan, dan lain-lain) untuk di takedown
(5) mengoptimalkan literasi digital terutama pada Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat serta pentahelix agar memperoleh informasi yang benar sebagai daya cegah eksploitasi anak dan pornografi.

Salah satu usulan rencana kerja sama ini, yakni mendorong Kominfo mengaktifkan kembali program white list, ini jadi strategi upaya pencegahan eksploitasi anak berbasis online dan pornografi.

KPAI menjelaskan, poin-poin yang berkaitan dengan aspek teknis misalnya white list akan masuk agenda prioritas untuk dikaji lebih lanjut dan dilihat apakah memungkinkan atau bisa dipercepat.

Terkait percepatan penanganan pengaduan, akan ada satu akun khusus bagi KPAI untuk bisa diakses sehingga laporan tidak lagi melalui manual. Ini diperuntikkan bagi penanganan pornografi anak, lanjutnya.

KPAI dan Kominfo juga mengupayakan langkah literasi digital disektor pendidikan, keluarga maupun anak itu sendiri.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan, jika kerja sama ini sejalan dengan mandat dalam penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

"Kami mendukung bahwa platform yang mengandung konten yang dapat membahayakan anak harus ditertibkan dengan berbagai upaya, sehingga ini menjadi bentuk komitmen bersama bahwa negara hadir dalam upaya perlindungan anak," kata Budi Arie.