KPAI: Jangan Sampai MBG Jadi Ancaman Keselamatan Anak

11 Sep 2026, 19:24 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

KPAI: Jangan Sampai MBG Jadi Ancaman Keselamatan Anak

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (Dok/Istimewa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPAI meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola MBG setelah dugaan keracunan pangan kembali terjadi di sejumlah daerah.
Menurut KPAI, persoalan MBG mencakup keselamatan anak, pengawasan, pembiayaan, dan penegakan hukum.
KPAI menyoroti standar dapur serta pemulihan anak dan keluarga yang terdampak kejadian MBG.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jumat (11/9/2026)

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyatakan persoalan kejadian yang berulang menyangkut keselamatan anak, tata kelola negara, pengawasan, pembiayaan, dan penegakan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KPAI meminta evaluasi menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis setelah dugaan keracunan pangan kembali terjadi.
Who?
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, pemerintah, SPPG, serta anak dan keluarga terdampak.
Where?
Di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
When?
Jumat (11/9/2026).
Why?
Kejadian disebut terus berulang dan KPAI menilai sistem belum mampu mencegah kejadian yang sama terulang kembali.
How?
KPAI meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola, menjelaskan operasional dapur, dan mengawasi SPPG yang belum memiliki SLHS.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPAI meminta pemerintah memeriksa Program Makan Bergizi Gratis karena ada dugaan anak sakit setelah makan di beberapa daerah. Kak Jasra dari KPAI bilang makanan untuk anak harus aman dan bergizi. Dapur juga harus punya standar. Anak yang sakit dan keluarganya perlu dibantu sampai pulih.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sorotan KPAI menempatkan keselamatan anak sebagai ukuran penting dalam pelaksanaan MBG, bukan hanya jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan. Permintaan evaluasi tata kelola, pengawasan dapur, serta pemulihan anak dan keluarga terdampak menunjukkan perhatian pada keamanan makanan, hak gizi anak, dan dampak yang dapat berlanjut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dugaan keracunan kembali terjadi di sejumlah daerah.

KPAI menilai persoalan tersebut tak lagi bisa dilihat sebatas masalah dapur, makanan, atau distribusi. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan, rangkaian kejadian itu menyangkut keselamatan anak hingga tata kelola negara.

“Kita sedang berhadapan dengan persoalan keselamatan anak, tata kelola negara, pengawasan, pembiayaan, sampai penegakan hukum. Ketika kejadian terus berulang, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi mengapa sistem belum mampu mencegah kejadian yang sama terulang kembali," ujar dia, Jumat (11/9/2026).

1. Keselamatan anak harus jadi indikator utama

MBG Watch lakukan aksi di depan BGN, Jumat (11/9/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

KPAI menilai, keberhasilan MBG tak cukup diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan. Program tersebut harus memastikan makanan yang diterima anak aman, bergizi, dan layak dikonsumsi.

“Jangan sampai keberhasilan distribusi justru dibayar dengan meningkatnya risiko terhadap anak. Negara hadir untuk memenuhi hak anak, bukan memindahkan risiko kepada anak,” ujar Jasra.

2. Dapur belum memenuhi standar disorot

Menu MBG kebab ayam yang dikonsumsi para siswa. (IDN Times/Muhammad Nasir)

KPAI juga menyoroti masih adanya SPPG yang disebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tetapi tetap beroperasi dan menyalurkan makanan. Pemerintah diminta menjelaskan dasar operasional serta pengawasan terhadap dapur tersebut.

“Kalau masih banyak dapur belum memiliki SLHS tetapi tetap beroperasi dan menerima anggaran, berarti ada persoalan tata kelola yang harus dijelaskan. Mengapa anggaran tetap diberikan, mengapa kerja sama tetap dilanjutkan, dan atas dasar apa dapur tersebut dinyatakan layak melayani anak?" kata Jasra.

3. Pemulihan korban tak boleh berhenti di rumah sakit

FY salah satu korban keracunan MBG saat menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Adam Malik (IDN Times/Indah Permata Sari)

KPAI kemudian melihat dampak kejadian MBG di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Dampaknya dapat berlanjut pada kesehatan, pendidikan, psikologis hingga kondisi ekonomi keluarga.

“Ketika anak menjadi sakit akibat program yang seharusnya memenuhi hak gizinya, jangan sampai keluarga justru menanggung seluruh akibatnya sendiri. Negara harus hadir sampai proses pemulihan selesai," kata dia.