Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan banding terhadap vonis hakim yang dijatuhkan kepada Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi. Salah satunya karena hakim tidak mengabulkan kewajiban Effendi membayar uang pengganti Rp17 miliar.
"Jaksa KPK Siswhandono telah selesai menyerahkan memori banding Terdakwa Rahmat Effendi melalui Kepaniteraan Khusus Pengadilan Tipikor Bandung," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (9/11/2022).
Selain itu, banding dilayangkan KPK karena jaksa meyakini adanya peran Rahmat Effendi meminta uang kepada instansi dan perusahaan secara langsung dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi. Hal ini membuat instansi dan perusahaan tersebut bersedia memberikan uang.
"Pemberian uang oleh pihak lain yang karena melihat yang meminta uang adalah Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi, bukan panitia pembangunan Masjid Arryasakha dan peran panitia hanya sebagai kepanjangan tangan untuk menerima uang," ujar Ali.
Banding tersebut sudah dilayangkan pada 7 November 2022. KPK berharap banding kepada vonis Rahmat Effendi tersebut dikabulkan.
"KPK berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan seluruh permohonan banding tersebut dan memutus sesuai dengan tuntutan Tim Jaksa," ujarnya.
Diketahui, Rahmat Effendi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Politikus Golkar ini dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Ada dua pertimbangan hakim dalam memberikan vonis tersebut. Dalam hal memberatkan, hakim menilai Rahmat Effendi tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tindak korupsi.
"Untuk hal yang meringankan, Rahmat Effendi bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta belum pernah dipidana," ujar Hakim.