Alasan Menhut dan Menteri LH Tak Dampingi Prabowo ke Lokasi Karhutla
- Raja Antoni dan Jumhur Hidayat tidak mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan dan Sumatera untuk penanganan karhutla.
- Presiden berfokus memperkuat dukungan TNI-Polri melalui penambahan personel dan heli water bombing.
- Raja Antoni menjalankan tugas lapangan, memantau instruksi Presiden, serta berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan masyarakat peduli api.
Jakarta, IDN Times - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat tidak mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Raja Antoni mengatakan Presiden Prabowo memiliki fokus untuk memperkuat dukungan TNI-Polri dalam penanganan karhutla. Sejumlah penguatan yang dilakukan terkait penambahan personel dan heli water bombing.
“Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Mensesneg kepada media bahwa kunjungan Bapak Presiden ke Kalimantan dan Sumatra fokus untuk menambah kekuatan penambahan personel dan peralatan seperti heli untuk water bombing dan sebagainya. Dan oleh karena itu Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang diajak dalam rombongan,” kata Menhut saat ditanya disela kunjunganya meninjau karhutla di Jambi, Selasa (25/8/2026).
1. Menhut sebut komunikasinya dengan Presiden berjalan baik
Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau lokasi karhutla di Guntung Damar, Kalimantan Selatan, Minggu (23/8/2026). (dok. Kemenhut) Menhut memastikan komunikasinya dengan Presiden Prabowo berjalan baik. Ia mengatakan, berdasarkan perintah Presiden Prabowo dirinya tetap menjalankan tugas di lapangan di sejumlah wilayah dalam penanganan karhutla.
“Komunikasi saya sebagai pembantu presiden dengan Bapak Presiden berjalan dengan baik. Beliau bos yang komunikatif. Saya turun ke Riau, Sumsel,Kalteng, Kalsel, Kalbar dan hari ini di Jambi ada seizin dan atas perintah beliau,” ujar Menhut.
2. Menhut pantau perintah Presiden di lokasi karhutla
Menteri Kehutanan (Mengut) Raja Antoni mendadak mengumpulkan seluruh jajaran Kementerian Kehutanan saat melakukan peninjauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (23/8/2026). (Dok. Kemenhut) Menhut sendiri diketahui telah mengunjungi sejumlah wilayah, Sumsel, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan kembali berada di Jambi atas perintah Presiden. Menhut Raja Antoni juga mengecek pelaksanaan instruksi Presiden terkait penanganan karhutla di lapangan berjalan dengan baik.
“Saya nanti akan cek kira-kira apa perintah beliau yang belum terlaksanakan. Ya nanti satu per satu kita akselerasi agar, beliau selalu katakan, rapat itu produktif, jangan omon-omon saja. Jadi apa yang diperintahkan, kita laksanakan,” ujarnya.
3. Menhut tegaskan pemerintah hadir untuk masyarakat
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah hasil pengawasan menemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada areal yang mereka kelola dengan total luas mencapai 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. (Dok. Kemenhut) Menhut Raja Antoni mengatakan di bawah perintah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah hadir di lapangan untuk masyarakat.
Ia juga mengatakan akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan BMKG, BNPB, BPBD, TNI POLRI, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, hingga masyarakat perduli api dalam menangani karhutla.
“Jangan ragu pemerintah hadir di lapangan. Kita berkomitmen untuk bekerja keras semua terjun ke lapangan tapi tentu seperti yang dikatakan doa juga penting,” ujar Menhut.
