Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan banyak menangani kasus korupsi yang berawal dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mencurigakan. Namun, jumlahnya tidak terlalu banyak.
"Ya gak banyak banget sih, ada lah," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Jumat (2/3/2023).
Pahala menyebut saat ini juga ada beberapa perkara yang tengah diusut KPK berawal dari LHKPN mencurigakan. Namun, ia tidak bisa menyampaikan pada publik karena masih dalam tahap penyelidikan.
"Lagi dilidik, jangan disebut dong," ujarnya.
Menurut Pahala, KPK bisa mengetahui ada dugaan gratifikasi melalui LHKPN. Apabila ditemukan, wajib lapor bisa diusut oleh KPK.
"Pintunya cuma gratifikasi, kalau ketemu gratifikasi itu jalan ditindak. Lebih dari itu gak bisa," jelasnya.
Pahala memberi contoh, pejabat yang akhirnya ditindak setelah ditemukan data mencurigakan di LHKPN adalah eks Bupati Talaud Sri Wahyuni. Ia dua kali ditangkap KPK.
Pertama ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2019 dan divonis empat tahun penjara. Setelah bebas, ia ditangkap lagi terkait perkara yang berbeda yakni dugaan gratifikasi Rp9,5 miliar.