KPK Belum Tetapkan Bupati Tulungagung ke Dalam DPO

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang dihubungi IDN Times melalui pesan pendek pada Sabtu (9/6) menyebut belum ada perubahan status bagi Syahri. Namanya belum dimasukan ke DPO.

"Masih belum diubah statusnya," ujar Saut pada sore tadi.

Ia pun masih tetap berharap Syahri segera menyerahkan diri ke KPK dan menjelaskan kepada penyidik mengenai kasus yang tengah membelitnya. Syahri yang kembali ikut dalam Pilkada 2018 dari Kabupaten Tulungagung itu diduga telah menerima uang suap dari seorang kontraktor bernama Sulistyo Prabowo senilai Rp 1 miliar.

Uang itu diduga menjadi pemberian yang ke-3 sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya, Syahri diduga sudah menerima uang pemberian pertama senilai Rp 500 juta dan Rp 1 miliar. Jadi, total uang yang diterima oleh Syahri mencapai Rp 2,5 miliar.

Syahri gak sendirian. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Rabu malam kemarin, penyidik KPK juga mengendus adanya aliran suap ke Walikota Blitar, Samanhudi Anwar. Pria berusia 52 tahun itu diduga menerima suap senilai Rp 1,5 miliar sebagai fee untuk ijon proyek pembangunan SLTP.

Setelah sempat disebut KPK menghilang, Samanhudi akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Jumat sore sekitar pukul 18:30 WIB. Usai tujuh jam diperiksa oleh penyidik, Samanhudi resmi mengenakan rompi oranye dan ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Penyidik kemudian melakukan penggeledahan mulai hari ini sekitar pukul 09:00 hingga sore hari. Febri menjelaskan di Kabupaten Tulungagung, ada dua lokasi yang digeledah. Pertama, rumah pribadi bupati dan kantor pemkab.

"Dari kedua lokasi itu disita dokumen-dokumen pengadaan (proyek)," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada hari ini.

Sementara, di Blitar, tim penyidik melakukan penggeledahan di tiga lokasi yakni rumah pemberi suap, kantor pemberi suap dan kantor pemkot.

"Dari sana, penyidik menyita dokumen mengenai proyek," kata Febri lagi.

Di saat tengah diburu oleh penyidik KPK, tiba-tiba muncul video yang menggambarkan Syahri mengirimkan pesan kepada para pendukungnya. Dalam video yang berdurasi sekitar 23 detik itu, ia mengaku sudah menjadi korban pertarungan politik.

"Kepada simpatisan dan relawan Syahto (Syahri-Maryoto), biar lah saya menjadi korban politik, saya harap semangatlah berjuang, untuk tetap memenangkan Syahto pada 27 Juni 2018. Pak Maryoto bisa dilantik untuk periode yang akan datang. Salam dua jari, lanjutkan," ujar Syahri dalam video yang sudah beredar luas di media sosial itu.

OTT yang dilakukan terhadap dua kader PDI Perjuangan itu, justru dikritik oleh partai berlambang moncong putih tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengaku terkejut dengan adanya gaya baru OTT yang diberlakukan oleh KPK. Gaya baru yang dimaksud yaitu OTT nya dilakukan melalui orang lain atau gak secara langsung.

Kalau begitu, kata Hendrawan, maka semua orang berpotensi menjadi target OTT.

"Setiap orang yang punya uang kas di kantor atau di rumah bisa dikerjai OTT, bisa dipolitisasi," ujar Hendrawan kepada media pada hari ini.

Hal itu ditanggapi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Menurut dia, kalau tidak setuju terhadap proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah, bisa digugat melalui pra peradilan.

"Kalau gak sependapat dengan kerja KPK, boleh ajukan pra peradilan kan ya," kata Saut.