Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah lima orang dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe untuk bepergiaan ke luar negeri. Lima pihak tersebut diduga kuat mengetahui dugaan perbuatan Lukas Enembe.
"Cegah pertama ini dilakukan untuk enam bulan ke depan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (13/1/2023).
Dari informasi yang didapat IDN Times, salah satu nama yang dicegah adalah istri dari Lukas Enembe yakni Yulce Wenda.
Empat nama lainnya adalah Lusi Kusuma Dewi, Dommy Yamamoto dan Jimmy Yamamoto, serta Gibbrael Isaak.
Kelimanya dicegah pergi ke luar negeri dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Untuk Yulce Wenda aktif dalam daftar cegah dengan masa pencegahan 7 September 2022 hingga 7 Mar 2023.
Lusi Kusuma Dewi dalam daftar cegah dengan masa pencegahan sejak 8 Desember 2022 hingga 8 Juni 2023, kemudian Dommy Yamamoto serta Jimmy Yamamoto sejak 15 November 2023 hingga 15 Mei 2024. Serta nama Gibbrael Isaak sejak 15 November 2022 hingga 15 Mei 2023.
Seperti diketahui, Lukas Enembe ditangkap di Jayapura, Papua pada Selasa, 10 Januari 2023. Dia sudah ditetapkan menjadi tersangka di KPK sejak 5 September 2022 dalam dugaan kasus penerimaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua. Kini Lukas sudah ditahan KPK hingga 30 Januari 2023.
Lukas Enembe adalah Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023. Penangkapan juga berujung kericuhan di Papua. Massa pendukung Lukas melalukan penyeranhan markas Mako Brimob Kotaraja.
KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai tersangka.
Lukas Enembe diduga menerima uang dari Rijatono sebesar Rp1 miliar dan diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.
Dalam perkara ini, Lukas disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.