KPK Memanas, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Bareskrim Polri

Albertina Ho dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau penyalahgunaan wewenang. Hal itu terkait penyampaian kepada pers tentang pelanggaran etik pimpinan KPK atas nama Nurul Ghufron sudah cukup bukti dan siap disidangkan serta penanganan pemeriksaan pelanggaran kode etik terkait dugaan intervensi mutasi ASN Kementerian Pertanian (Kementan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP yang terjadi di Jakarta pada kurun waktu Januari-Mei 2024.

IDN Times sudah mengonfirmasi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro dan Kabag Penum Humas Polri, Kombes Pol Erdi Chaniago. Namun keduanya belum menjawab hingga berita ini tayang.

Ghufron dan Albertina Ho juga belum memberi jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Sebelumnya, Nurul Ghufron juga telah melaporkan Albertina Ho ke Dewas KPK karena diduga melakukan pelanggaran etik.

"Iya benar, saya sebagai insan KPK memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perdewas Nomor 3 Tahun 2021 mengatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib melaporkan apabila mengetahui ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan komisi," ujar Ghufron kepada jurnalis, Rabu (24/4/2024).

"Sehingga laporan itu adalah pemenuhan kewajiban saya atas peraturan dewas sendiri," imbuhnya.

Ghufron mengatakan, Albertina dilaporkan ke Dewas karena diduga menyalahgunakan wewenangnya. Dia menuding Albertina meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK.

"Padahal Dewas sebagai lembaga pengawasan KPK bukan penegak hukum dan bukan dalam proses penegakan hukum (bukan penyidik) karenanya tak berwenang meminta analisis transaksi keuangan tersebut," katanya.

Albertina Ho secara terpisah mengatakan, ia memang berkoordinasi dengan PPATK untuk meminta hasil analisis laporan keuangan. Namun, hal itu dilakukan untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran etik jaksa berinisial TI karena menerima gratifikasi atau suap.

"Saya mewakili Dewas dalam melakukan koordinasi dengan PPATK karena saya yang ditunjuk sebagai PIC masalah etik. Jadi saya dilaporkan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewas KPK," ujarnya.