Serang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru ada di era Presiden Prabowo Subianto. KPK memandang program ini seharusnya dilakukan secara selektif, bukan masif.
"Program MBG ini kan bagus, cuma harusnya selektif, tidak boleh masif," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, dikutip pada Kamis (21/5/2026).
Aminudin mengatakan, langkah yang bisa diambil adalah dengan melihat data yang tercatat di Dinas Kesehatan daerah atau Kementerian Kesehatan mengenai anak-anak yang membutuhkan MBG. Sehingga pemberian MBG lebih tepat sasaran.
"Itu tinggal diambil saja datanya di daerah-daerah mana yang populasi stuntingnya tertinggi, di situlah yang harus mendapatkan MBG lebih masif," ujarnya.
Setelah mendapatkan data, kata Aminudin, pemberian MBG bisa diuji coba di beberapa titik atau wilayah. Ketika sudah siap baru diperluas.
"Kalau udah siap, udah secara tata kelola sudah bagus, boleh kemudian dimasifkan, diperluas di beberapa wilayah lain," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim program MBG saat ini telah dinikmati 62,4 juta penerima setiap hari. Jumlah tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil yang menerima MBG setiap hari.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan makanan bergizi. Meski begitu, ia mengakui program ini masih ada kekurangan. Bahkan, pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG.
Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026.
"Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur," kata Prabowo dalam pidatonya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).