KPK Sorot BGN: Infrastruktur Belum Siap Sudah Kelola Anggaran Jumbo MBG
- KPK menyoroti BGN yang baru berdiri namun sudah mengelola anggaran besar untuk Program Makan Bergizi Gratis, mencapai Rp85 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun di 2026.
- Dalam kajiannya, KPK menemukan MBG belum memiliki cetak biru dan tolok ukur keberhasilan yang jelas, sehingga akuntabilitas program dinilai lemah dan berpotensi membuka ruang korupsi.
- Presiden Prabowo mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG, menutup lebih dari 3.000 dapur, serta meminta pejabat memeriksa pelaksanaan agar sesuai standar dan segera melapor jika ada penyimpangan.
Serang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
KPK khawatir dengan pelaksanaannya. Sebab, BGN baru didirikan, namun sudah mengelola anggaran jumbo.
"Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya berantakan, organisasinya, regulasinya juga belum siap sudah mendapat anggaran cukup besar dengan anggaran jumbo untuk tahun 2025 sekitar Rp85 triliun. Di tahun 2026 ini lebih luar biasa lagi, Rp268 triliun," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, Rabu (20/5/2026).
1. KPK harap anggaran MBG tak disalahgunakan
KPK berharap anggaran MBG tak disalahgunakan BGN. Sebab, anggarannya besar.
"Suatu lembaga yang baru dibentuk ya dengan kerangka regulasi masih belum settle, dengan organisasinya juga masih belum settle kemudian mengemban amanah program nasional dengan anggaran jumbo, sehingga kami perlu melihat bahwa dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul jangan sampai disalahgunakan," ujarnya.
2. Program MBG belum ada tolok ukur keberhasilan
Dalam kajian yang dilakukan mengenai MBG, KPK mendapati sejumlah temuan. Temuan pertama, KPK menilai MBG dijalankan tanpa cetak biru yang komprehensif.
"Jadi gini di MBG sekarang yang dijadikan output yang saya simpel saja, yang dijadikan output adalah seberapa banyak penerima MBG itu," ujarnya.
Padahal, kata Aminudin, Presiden Prabowo Subianto ingin agar MBG dapat mengatasi malnutrisi. Menurutnya, hal itu tidak pas apabila diukur dari jumlah penerima manfaat MBG saja.
"Jadi minimal harusnya didesain untuk jangka pendek itu apa yang harus dicapai, jangka menengah itu apa yang dicapai, dan jangka panjang apa yang dicapai. Itu dari hasil kajian kami itu belum terlihat," ujarnya.
Menurutnya, hal itu berdampak pada akuntabilitas program yang lemah. Sebab, tidak ada tolok ukur untuk menilai keberhasilan program tersebut.
"Akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi oleh publik termasuk oleh KPK ya itu kita temukan dari kajian MBG," ujarnya.
Selain itu, KPK memandang adanya ruang diskresi yang luas dari pengambil kebijakan. Hal ini dinilai akan membuka ruang transaksional hingga tindak pidana korupsi.
"Kemudian adanya ruang diskresi yang terlalu-terlalu luas terlalu lebar dari para pengambil kebijakan yang mengampu program MBG ini. Ini juga membuka ruang terjadinya transaksional, terjadinya fraud dan tindak pidana korupsi," ujarnya.
3. Prabowo akui masih ada kekurangan dalam program MBG
Presiden Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026 mengakui pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kekurangan. Dia mengatakan pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG.
Prabowo juga meminta pejabat, anggota DPR, hingga kepala daerah agar memeriksa seluruh dapur MBG. Apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai, laporan diminta segera disampaikan agar pemerintah dapat langsung mengambil tindakan.
"Silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar," tegasnya.
Prabowo mengatakan, program MBG saat ini telah dinikmati 62,4 juta penerima setiap hari. Jumlah tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil yang menerima MBG setiap hari.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan makanan bergizi.
