Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika mengungkapkan pemerintah telah resmi mengajukan ekstradisi buronan Paulus Tannos ke pemerintah Singapura. Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP yang sempat menghilang.
"Sudah," ujar Tessa, Senin (27/1/2025).
Meski begitu, Tessa tak mengetahui kapan proses ekstradisi rampung dilakukan. Namun, berdasarkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Indonesia punya waktu 45 hari sejak dilakukan dilakukan penahanan sementara.
"Sesuai perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura Pasal 7, Indonesia memiliki waktu 45 hari sejak dilakukannya penahanan sementara (sejak 17 Januari 2025) untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan," katanya.
Diketahui, Buronan kasus e-KTP Paulus Tannos akhirnya ditemukan di Singapura pada 17 Januari 2025 oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra itu telah diumumkan sebagai tersangka sejak 2019.
Pimpinan KPK saat itu Saut Situmorang mengumumkan nama Paulus sebagai tersangka bersama dengan eks Direktur Utama Peruma Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, mantan Anggota DPR Miryan S Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, Husni Fahmi.
Dengan ditemukannya Paulus Tannos, KPK masih menyisakan utang mencari empat buronan lainnya. Mereka adalah Kirana Kotama, Harun Masiku, Emilya Said dan Hermansyah.
Kirana Kotama merupakan tersangka kasus suap pengajuan alih fungsi hutan di Riau pada 2014. Ia sudah menjadi buronan KPK sejak 2017.
Harun Masiku ada eks Caleg PDI Perjuangan yang menjadi tersangka korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024.
Emylia Said dan Hermansyah merupakan tersangka penyuap AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto.