KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji, BP Haji Singgung Pesan Prabowo

20 Jun 2025, 10:33 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Kepala Badan Penyelenggara Haji, Irfan Yusuf (IDN TImes/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

BP Haji menerjemahkan pesan Prabowo
Sejumlah mantan penyidik KPK bekerja di BP Haji
KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kuota haji

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN TImes - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi penetapan kuota haji tahun 2023-2025. Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Irfan Yusuf, menyinggung amanat Presiden Prabowo Subianto yang meminta proses penyelenggaraan haji berjalan transparan dan akuntabel.

"Jadi amanat dari Presiden kepada kami, jadikanlah proses haji itu proses yang akuntabel, transparan. Itu saja pesannya," ujar Irfan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Kamis (19/6/

1. BP Haji senantiasa terjemahkan pesan Prabowo

Waketum Gerindra, M. Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan saat ditemui usai pertemuan dengan para kiai di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (28/9/2023). IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Menurutnya, BP Haji senantiasa menerjemahkan pesan Presiden Prabowo. Terkait dugaan korupsi tersebut, BP Haji menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

"Kita harus menerjemahkan dua kata itu ke dalam bentuk berbagai kebijakan kami," ucap dia.

2. Ada sejumlah mantan penyidik KPK ada di BP Haji

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Moch. Irfan Yusuf (Dok. BP Haji)

Dalam kesempatan itu, Irfan mengatakan, ada sejumlah mantan penyidik KPK, anggota polisi dan jaksa, yang bekerja di BP Haji.

"Di BPH sekarang kami juga ada beberapa teman alumni KPK yang kita masukkan, ada teman dari Kejaksaan juga ada di BPH, ada teman dari kepolisian juga masuk di BPH. Itu semua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas," kata dia.

3. KPK selidiki dugaan korupsi penetapan kouta haji

Ilustrasi KPK. (IDN Times)

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi penetapan kuota haji 2023-2025.

"Ya, benar," ujar Asep, Kamis (19/6/2025).

Asep tak menjelaskan lebih detail mengenai kasus ini karena masih dalam tahap penyelidikan. Namun, sudah ada pihak yang dimintai keterangan oleh KPK.

KPK pernah menerima laporan dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2024. Laporan itu dilayangkan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu pada Juli 2024.