Golkar Kumpulkan Perempuan Lintas Partai, Bahas Kuota 30 Persen di DPR
- KPPG Partai Golkar menggelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan untuk memperkuat kolaborasi lintas partai demi mencapai target keterwakilan perempuan 30 persen di DPR RI.
- Acara ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik sebagai fondasi demokrasi inklusif serta mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Forum tersebut membahas tantangan struktural, budaya politik, dan regulasi yang menghambat keterpilihan perempuan, sekaligus merumuskan rekomendasi konkret guna memperkuat sinergi antarpartai menuju kuota 30 persen.
Jakarta, IDN Times – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen mencapai target 30 persen di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Acara ini melibatkan berbagai pihak di antaranya politisi perempuan, pemerintah, penyelenggara pemilu, akademisi, hingga pegiat demokrasi guna mencari solusi atas berbagai tantangan yang masih menghambat keterpilihan perempuan dalam pemilu.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati. Hadir pula Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Umum KPPG Hetifah Sjaifudian, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amurwani Dwi Lestariningrum, serta anggota DPR RI perempuan Fraksi Partai Golkar.
Sarasehan juga menghadirkan sejumlah pakar di bidang demokrasi dan kepemiluan, yakni Peneliti Utama BRIN Siti Zuhro, Komisioner KPU RI Iffa Rosita, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, serta Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia (DEEP Indonesia) Neni Nur Hayati.
1. Keterwakilan perempuan penting bagi demokrasi
Dalam sambutannya, Sari Yuliati menegaskan, keterwakilan perempuan di dunia politik tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan angka atau kuota semata. Menurutnya, kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan fondasi penting untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan mampu mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
"Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif," ujar Sari.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan di lembaga politik, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, kontribusi perempuan terbukti berpengaruh dalam mendorong kebijakan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pembangunan sumber daya manusia.
Sari juga mengapresiasi KPPG yang telah menggagas forum tersebut. Ia menilai kehadiran berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik nasional.
"Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya komitmen bersama untuk terus memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan nasional. Tema yang diangkat pada kegiatan sangat relevan dan strategis dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia," katanya.
2. Golkar dorong kolaborasi lintas partai
Ketua Umum KPPG, Hetifah Sjaifudian, mengatakan Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan dirancang sebagai ruang strategis untuk menyatukan pandangan sekaligus memperkuat kerja sama antarkelompok perempuan dari berbagai partai politik.
Menurut Hetifah, peningkatan jumlah perempuan yang berhasil duduk di parlemen membutuhkan langkah bersama, bukan hanya perjuangan masing-masing partai.
"Hasil sarasehan dan dialog nasional diharapkan dapat melahirkan kesimpulan dan langkah strategis bersama guna memperkuat posisi perempuan dalam politik elektoral sekaligus mendorong peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu mendatang," ujarnya.
Ketua Komisi X DPR RI itu juga menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki komitmen kuat dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Hal itu tercermin dari banyaknya kader perempuan Golkar yang kini menduduki posisi strategis, baik di pemerintahan maupun parlemen.
Ia menyebut kader perempuan Golkar saat ini dipercaya mengisi jabatan sebagai menteri, wakil menteri, pimpinan DPR RI, ketua komisi, hingga pimpinan alat kelengkapan dewan.
3. Hambatan menuju kuota 30 persen
Sementara itu, Ketua Panitia Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan, Tati Noviati, menjelaskan bahwa forum tersebut diinisiasi KPPG sebagai organisasi sayap perempuan sekaligus Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar.
Melalui forum ini, KPPG mengundang organisasi perempuan maupun bidang pemberdayaan perempuan dari seluruh partai politik peserta Pemilu 2024, baik partai yang memiliki kursi di DPR RI maupun partai nonparlemen.
Menurut Tati, dialog lintas partai diperlukan agar perjuangan meningkatkan representasi perempuan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi agenda bersama seluruh kekuatan politik nasional.
"KPPG berharap dapat memperkuat sinergi antarpartai politik dalam memperjuangkan peningkatan representasi perempuan yang lebih substantif dan berkelanjutan di Indonesia," katanya.
Dalam sesi diskusi, setiap organisasi perempuan partai politik memaparkan berbagai tantangan yang mereka hadapi untuk memenuhi target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Berbagai hambatan, mulai dari persoalan struktural, budaya politik, hingga regulasi yang dinilai masih belum sepenuhnya mendukung, menjadi pembahasan utama.
Melalui pertukaran gagasan tersebut, forum diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi pijakan bersama dalam memperbesar peluang perempuan terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu mendatang sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
