BP Haji: Ada Wacana Kuota Haji Indonesia 2026 Dikurangi 50 Persen
- Saudi belum tetapkan kuota haji Indonesia tahun depan
- Saudi mendorong dibentuknya task force
- Saudi atur jumlah Syarikah, hanya boleh dua perusahaanSaudi akan mener
- Ada wacana kuota haji Indonesia dikurangi 50 persen
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf mengungkap adanya wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada tahun 2026. Adapun kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 221 ribu orang, yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Yusuf mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji Indonesia tahun depan.
“Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Irfan Yusuf dilansir ANTARA, Rabu (11/6/2025).
1. Saudi belum tetapkan kuota haji Indonesia tahun depan
Kendati, Yusuf menyampaikan, Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia untuk tahun depan. Hal ini dilakukan menyusul adanya beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025.
Ia mengatakan, wacana pengurangan kuota jemaah Indonesia ini belum resmi diputuskan oleh Saudi. Adapun, pernyataan ini disampaikannya usai menggelar pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah. Pertemuan itu membahas sejumlah hal, termasuk evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini, serta kick-off persiapan haji musim berikutnya.
“Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," ujar Irfan.
2. Saudi mendorong dibentuknya task force
Dısamping itu, dia mengatakan, Saudi juga mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026.
Menurut dia, kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jemaah, terutama terkait aspek kesehatan (istithaah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Dalam diskusi tersebut, Saudi turut menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jemaah. Hal ini menyusul adanya jemaah yang meninggal saat masih di pesawat.
3. Saudi atur jumlah Syarikah, hanya boleh dua perusahaan
Saudi, lanjut Yusuf, juga akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, di antaranya pembatasan jumlah syarikah (perusahaan penyelenggara layanan haji) dengan maksimal dua perusahaan.
Kemudian, pengetatan standar kesehatan jemaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur per orang.
Selain itu, Saudi juga menetapkan aturan pelaksanaan dam atau denda haji, yang hanya diperbolehkan dilakukan di dua tempat, yakni di negara asal atau di Arab Saudi melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yaitu Ad Dhahi. Adapun, pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi.
"Seluruh elemen ini akan dikontrol oleh task force Indonesia-Saudi," kata dia.
