KPK soal Amplop Raja Juli: Pemberian Harusnya Ditolak Sejak Awal

Budi mengatakan, apabila pejabat tak bisa menolak, mereka bisa langsung melaporkan kepada KPK. Laporan bisa dilakukan secara langsung maupun online melalui aplikasi GOL KPK dan situs web pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

“Atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG di setiap instansinya masing-masing paling lambat 30 hari kerja sejak objek atau benda tersebut diterima,” ujar Budi.

Budi mengungkapkan, pelaporan gratifikasi pejabat negara mengalami peningkatan. Hingga kuartal I-2026, KPK menerima total 1.596 pelaporan gratifikasi.

Mayoritas pelaporan ini berasal dari instansi Kementerian/Lembaga yang mencapai 1.038 (65,04 persen) pelaporan serta BUMN/BUMD sebanyak 352 (22,06 persen) pelaporan.

"Peningkatan jumlah pelaporan tidak semata-mata mencerminkan banyaknya pemberian yang diterima, tetapi menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan penyelenggara negara, dalam menjalankan kewajiban pelaporan sebagai bagian dari penguatan integritas," ujarnya.

Skandal amplop untuk Raja Juli terungkap setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. KPK mengungkapkan,Suhardiman juga diduga mendapatkan penerimaan lain dari Koperasi Unit Desa yang beranggotakan petani. Penerimaan itu diduga untuk mengurus alih fungsi hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

Terpisah, Raja Juli secara terbuka di hadapan media massa mengakui telah menerima amplop berisi uang dari Suhardiman Amby. Amplop itu diterima pihaknya pada Selasa (2/6/2026). Keduanya bertemu dalam sebuah audiensi terbuka di Kementerian Kehutanan.

Raja mengklaim awalnya tak mengetahui isinya apa dan meminta ajudannya mengembalikan amplop tersebut. Namun, baru sempat dikembalikan pada Jumat (12/6/2026) atau 17 hari sebelum sang bupati kena OTT KPK.

Raja pun baru melaporkannya pada KPK empat hari setelah Suhardiman Amby kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Raja Juli mengaku berkomitmen memberantas korupsi. Ia akan bekerja sama dan kooperatif dengan KPK.

"Tapi secara pribadi, seorang yang tumbuh di ormas, di NGO, di tradisi politik, dari keluarga yang juga anti-korupsi, saya sudah melaksanakan usaha saya untuk memberantas korupsi," ujarnya.

Ia menegaskan, tak ada kawasan hutan yang dikeluarkan dari Kuansing.

"Dan sekali lagi, eh amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum eh OTT terjadi. Dan kedua, tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuantan Singingi," ucapnya.