KPK Tak Setuju Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Alasannya

02 Mei 2018, 19:17 WIB

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak setuju dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, yang membolehkan PNS mulai tahun ini menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Sebab, pada dasarnya kendaraan yang digunakan itu milik pemerintah, bukan pribadi.

"KPK tidak pernah berubah sikap, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat membedakan antara barang milik publik dan milik pribadi. Mobil dinas adalah barang milik publik dan hanya digunakan untuk kepentingan dinas," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pada Rabu (2/5) di Jakarta seperti dikutip antaranews.com.

Lalu, apakah Menteri Asman akan mengubah sikapnya?

1. KPK menyesalkan Kemenpan RB yang mengizinkan PNS menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran

Default Image IDN

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai dengan membiarkan PNS menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran ke kampung halamannya, adalah bentuk pelanggaran nyata atas prinsip utama tata pemerintahan yang baik, dan dapat dikategorikan sebagai perilaku yang koruptif.

"Lebih menyedihkan lagi karena pelanggaran ini malah dilegalkan oleh peraturan Menpan-RB," ujar dia.

Di lembaga anti rasuah, kata Syarif, pimpinan sudah sejak lama melarang penggunaan kendaraan kantor untuk kepentingan pribadi. Termasuk, untuk perjalanan dari rumah ke kantor dan sebaliknya.

"Pimpinan dan semua staf KPK harus menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan dari rumah ke kantor lalu kembali ke rumah. Mobil dinas KPK hanya dipakai untuk kegiatan kantor yang dilakukan di luar KPK," kata dia.

2. Biaya penggunaan kendaraan dinas ditanggung PNS yang menggunakan

Default Image IDN

Sementara, menurut Menteri Asman, walau kendaraan dinas dibolehkan untuk mudik ke kampung halaman, tapi biayanya tetap dibebankan ke PNS yang menggunakan kendaraan tersebut.

"Semua ditanggung sendiri. Tidak boleh dibebankan ke kantor. Kan mobil itu melekat sama pribadinya. Yang penting jaga keselamatan," ujar Asman ditemui usai pembukaan acara Musrenbang di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/4) lalu.

Biaya yang harus ditanggung PNS yang menggunakan, termasuk bensin dan perawatan mobil.

3. Aturan penggunaan mobil dinas yang baru akan keluar sebelum Lebaran

Default Image IDN

Agar penggunaan kendaraan dinas dilakukan secara tertib, Asman mengatakan, pihaknya tengah menyusun aturan. Ia memastikan aturan itu akan keluar sebelum Lebaran yang jatuh pada Juni mendatang.

"Ini lagi saya susun aturannya. Pokoknya sebelum Lebaran sudah keluar," kata dia.

Ini merupakan aturan baru yang dikeluarkan Kemenpan RB. Pada tahun lalu, Menteri Asman masih melarang kendaraan dinas digunakan PNS untuk mudik ke kampung halaman. Bahkan, dia mengancam akan menjatuhkan sanksi kalau ada PNS yang melanggar aturan yang dituangkan dalam Surat Edaran tersebut.