Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dari Januari hingga November 2021 telah menerima 3.708 aduan dugaan korupsi dari publik. Aduan dugaan korupsi terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Benar, bahwa KPK telah menerima berbagai aduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat salah satunya aduan dimaksud yang telah diterima oleh Bagian persuratan KPK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Jumat (17/12/2021).
Aduan-aduan dugaan korupsi itu kemudian diverifikasi oleh KPK. Verifikasi diperlukan sehingga dapat diketahui apakah pengaduan tersebut, sesuai dalam ketentuan UU, termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.
"Kami mencatat sampai dengan 30 November2021, KPK telah menerima sejumlah 3.708 aduan dan telah selesai diverifikasi 3.673 aduan," ujar Ali.
Ali menegaskan, aduan-aduan terverifikasi tersebut akan ditindaklanjuti apabila unsur tindak pidana korupsi terpenuhi. KPK akan menyampaikannya pada publik dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.
"KPK menyadari betul bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat penting dan dibutuhkan. Terlebih sebagian besar perkara yang ditangani KPK bermula dari laporan Masyarakat," ujar Ali.
KPK merinci, aduan terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di Jakarta sudah ada 396 aduan dugaan korupsi yang diterima dan ada 332 aduan di Jawa Barat.
Sementara, Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kalimantan Utara menjadi Provinsi dengan jumlah aduan paling sedikit. Sepanjang 2021 ini hanya ada dua aduan dari Aceh dan tiga aduan dari Kalimantan Utara.