Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Puspom TNI terkait dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Puspom TNI disebut telah melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut.
"Beberapa hal juga sudah dikoordinasikan, termasuk pemeriksaan di internal TNI kami juga mendapatkan informasi soal itu, bahwa sudah dilakukan ya pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip pada Jumat (13/11/2026).
Budi tak menjelaskan detail pemeriksaan di internal TNI. Sebab, hal itu sudah masuk ke ranah penyidikan.
"Untuk detailnya tentu ini juga masuk ke dalam ranah penyidikan perkara. Karena selain KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, dalam paparan itu KPK juga menyampaikan adanya dugaan pihak-pihak lain yang punya peran signifikan dalam konstruksi perkara tersebut," jelasnya.
Diketahui, kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Awalnya ada 15 pihak yang ditangkap, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, namun KPK hanya menetapkan lima tersangka.
Mereka ialah Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli sekaligus adik eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPN, serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak swasta.
Bima Setiawan disangka melanggar Pasal 12 huruf i UU Tindak Pidana Korupsi. Richard disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, serta Pasal 12 huruf i UU Tindak Pidana Korupsi.
Syifa dan Gery Prasetyiawan disangka melanggar Pasal 605 ayat 1 huruf a atau Pasal 605 ayat 1 huruf b atau Pasal 606 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sedangkan Gabriel disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B UU Tipikor.
Terdapat dua klaster dugaan korupsi dalam perkara ini yaitu dugaan konflik kepentingan dan suap terkait penggunaan dana siap pakai (DSP).
Bima Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dalam klaster konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan dana siap pakai. Sedangkan pada klaster suap, KPK menetapkan Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarin, dan Gery Prasetiawan.
Mereka diduga menerima suap Rp 4,8 miliar, emas 325 gram, serta uang dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat.