BNPB Bersih-Bersih Usai OTT KPK, Kristomei Soroti Tata Kelola Anggaran
- BNPB menjalankan konsolidasi internal 100 hari setelah OTT KPK menetapkan lima tersangka, dengan evaluasi pengadaan, anggaran, dan pertanggungjawaban untuk memperkuat transparansi.
- Pengawasan Inspektorat Utama BNPB diperketat, sementara KPK mendalami dugaan konflik kepentingan dan suap penggunaan dana siap pakai untuk sejumlah penanganan bencana.
- Menjelang puncak musim hujan Desember 2026-Februari 2027, BNPB menguji serta menggeser peralatan ke daerah rawan dan menyiapkan dashboard terpusat untuk aset, status bencana, dan transparansi.
Jakarta, IDN Times - Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal melakukan aksi bersih-bersih usai jadi sasaran operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 Oktober 2026. Sebanyak lima orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan, adik kandung mantan Kepala BNPB Suharyanto yang dijadikan tenaga ahli.
Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan, pihaknya bakal melaksanakan program konsolidasi internal selama 100 hari. Program tersebut fokus pada tiga agenda utama, yakni bersih, siaga, dan terhubung.
"Evaluasi menyeluruh sedang dilakukan khususnya terkait tata kelola pengadaan, penggunaan anggaran dan pemeriksaan tanggung jawab. Penertiban mekanisme kerja juga diterapkan agar sistem di dalam BNPB menjadi lebih transparan dan akuntabel," ujar Kristomei dalam keterangan, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Kristomei memastikan, pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana akan terus berjalan optimal tanpa terhambat persoalan internal.
1. Pengawasan internal oleh inspektorat utama BNPB akan diperkuat
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi (kiri) menerima kunjungan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa (kanan) membahas tawaran bantuan operasional dan kerja sama teknologi dari Pemerintah Malaysia untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2026)/ (dok BNPB) Kristomei mengatakan, langkah bersih-bersih juga diwujudkan lewat pengawasan internal yang lebih ketat oleh Inspektorat Utama BNPB. BNPB, kata Kristomei, bakal berkomitmen penuh memastikan setiap rupiah dari anggaran penanggulangan bencana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang luas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara, pada Selasa (27/10/2026), Sekretaris Utama BNPB, Rustian, diperiksa selama 7 jam oleh penyidik KPK. Ketika ditanya jurnalis, Rustian hanya menyebut dia menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik KPK.
Sebelumnya, penyidik KPK juga memanggil istri Bima Setiawan bernama Sri Endang. Sri merupakan Komisaris PT Alfa Pranata Yudha. Penyidik mendalami paket proyek yang diterima oleh perusahaan Sri Endang.
KPK sebelumnya menemukan dugaan konflik kepentingan dan suap dalam proses penggunaan DSP yang diperuntukkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir di Aceh dan Sumatra.
2. BNPB siapkan agenda siaga untuk menghadapi musim hujan
Ilustrasi Hujan Deras. (IDN Times/Anjani Asra) Saat ini, BNPB menyiapkan agenda 'siaga' untuk menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Semua peralatan penanggulangan bencana seperti pompa, perahu dan genset akan dikeluarkan dari gudang BNPB dan BPBD untuk diuji coba. Selain itu, kondisi masing-masing peralatan akan dicatat.
"Alat-alat itu akan digeser ke kabupaten-kabupaten yang rawan sebelum puncak," kata Kristomei.
Kristomei mengatakan, BNPB akan menjalin komunikasi secara intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, kementerian serta lembaga terkait. Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan masyarakat di lapangan dapat teridentifikasi dan tertangani dengan baik.
"Upaya penanganan di lapangan mencakup pemantauan kejadian bencana, pendataan korban dan kerusakan bangunan serta identifikasi kebutuhan mendesak masyarakat," kata dia.
BNPB juga terus mendistribusikan dukungan logistik dan peralatan, memfasilitasi proses evakuasi serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesuai dengan kondisi dan kewenangan masing-masing pihak.
3. BNPB akan membuat dasbor untuk menampilkan aset dan status bencana
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi ketika meninjau situasi terkini karhutla di Gunung Arjuno melalui udara. (Dokumentasi BNPB) Selain itu, untuk memudahkan penanganan bencana, BNPB akan merancang dashboard Kepala BNPB dengan menyatukan sistem-sistem yang sudah ada sehingga tak perlu dibuat aplikasi baru.
"Dashboard baru itu akan menampilkan data kehadiran, aset, status bencana dan kolaborasi secara terpusat. Selain itu, dashboard transparansi juga akan disediakan agar masyarakat bisa ikut memantau secara langsung," kata Kristomei.
Dia mengatakan, program 100 hari yang dicanangkan akan didata perbelanjaan dana darurat secara terbuka dan transparan.
"Api tetap kami padamkan, ini datanya. Seluruh perbaikan ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan negara terhadap lembaga BNPB," ucap dia.
