MPR Sebut Cawapres Pengganti Gibran Harus dari Parpol Tak Diatur UU
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo harus mengusulkan dua calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
- Konstitusi tidak mengatur asal partai calon wakil presiden pengganti, meski Prabowo diyakini akan mempertimbangkan usulan dari partai-partai koalisi.
- MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026; dua nama harus diterima paling lambat 18 November.
Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, presiden harus mengirim dua nama calon wakil presiden (cawpares) pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah adanya kekosongan jabatan tersebut.
Merujuk pada ketentuan Pasal 136 Tata Tertib (Tatib) Peraturan MPR Nomor 1/2024, Presiden dapat mengirim dua usulan nama paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraaran Sidang Paripurna MPR. Artinya, ketika sidang paripurna digelar pada 2 Desember 2026, maka nama cawapres tersebut sudah diterima MPR pada Rabu 18 November 2026.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani menegaskan, tidak ada aturan secara gamblang dalam konstitusi terkait asal-usul cawapres tersebut, apakah harus berasal dari partai koalisi. Namun, Presiden Prabowo Subianto diyakini tetap mempertimbangkan usulan nama cawapres tersebut dari partai koalisi.
"Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," kata dia.
Muzani juga meminta semua pihak bersabar menunggu proses yang akan mulai berjalan setelah hari ini. Ia berharap seluruh tahapan dapat berlangsung lancar.
“Nanti tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan,” ujar Muzani.
Sementara itu, MPR telah memutuskan sidang paripurna pemilihan Wapres pengganti Gibran digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan ini dalam rapat gabungan pimpinan MPR hari ini. Agenda sidang paripurna tersebut, di antaranya pemilihan, pelantikan, dan pengesahan cawapres terpilih.
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar dia.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis pagi. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran itu juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo.
Pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru menggantikan posisi yang ditinggalkan Gibran.
