Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga Ketua DPC Partai Demokrat di wilayah Kalimantan Timur. Ketiganya diperiksa mengenai dugaan aliran dana Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM), untuk pencalonan sebagai Ketua Partai Demokrat Kalimantan Timur.
"(Pemeriksaan) di kantor Mako Brimob Polda Kaltim di Balikpapan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Jumat (1/3/2022).
Tiga Ketua DPC Partai Demokrat yang diperiksa adalah Paul Vius (Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Barat), Abdulah (Ketua DPC Partai Demokrat Paser), dan Kelawing Bayau (Ketua DPC Partai Demokrat Mahakam Ulu). Ali mengatakan, ketiganya hadir memenuhi panggilan KPK.
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi di antaranya terkait pengetahuan saksi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk dukungan pencalonan tersangka AGM pada musyawarah daerah dalam rangka pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur," ujar Ali.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka. Mereka adalah:
• Abdul Gafur Mas'Ud selaku Bupati Penajam Paser Utara
• Mulyadi selaku Plt Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara (penerima suap)
• Yudi selaku pihak swasta (pemberi suap)
• Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas PUTR (penerima suap)
• Jusman selaku Kabid Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemkab PPU (penerima suap)
• Nur Afifah Balqis selaku Bendaraha Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan (penerima suap).
Abdul Gafur menjadi tersangka dan ditahan setelah kena OTT KPK pada Rabu, 12 Januari 2022. KPK menangkap AGM dan enam pihak lainnya ketika berada di lobi mal kawasan Jakarta Selatan.
Ketika ditangkap, KPK menemukan uang tunai di dalam koper senilai total Rp1 miliar. Uang itu diduga milik AGM yang berasal dari penyuap yang kini telah disita.
KPK turut menyita rekening bank milik Nur senilai Rp447 juta yang diduga milik Abdul Gafur yang berasal dari para rekanan. Tak hanya itu, KPK juga menyita sejumlah barang bermerek mewah yang ditemukan saat OTT.
Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau 11 atau Pasal 12 m dan Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Achmad Zuhdi selaku pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.