KSAD Agus Jalani Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

Rangkaian uji kepatutan dan kelayakan telah dimulai sejak Jumat pekan lalu. Pada pekan lalu, parlemen hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen penting Agus. Mulai dari daftar riwayat hidup hingga laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi, mengatakan pihaknya akan mendalami penanganan Pemilu 2024 dan isu keamanan di Papua ketika uji kepatutan dan kelayakan dilakukan. Terkait Papua, dia mengatakan, pendalaman berkaitan dengan pemenuhan personel TNI di daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.

"Kalau dulu kan ada Kodam. Kodam itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim-Kodim baru atau bagaimana formasinya, karena kan ada yang namanya wilayah administrasi baru, tentu ini memerlukan organisasi militer yang bisa naungi kebutuhan tersebut," ujar Bobby di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pekan lalu. 

Ia menambahkan usai dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, maka Komisi I DPR bakal melakukan rapat internal dan diambil keputusan. "Setelah itu, pada pukul 17.00 akan dilakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan di daerah Cilangkap," sambung dia. 

Terkait netralitas, kata Agus, TNI Angkatan Darat (AD) sudah memiliki koridor aturan tertentu yang mengacu pada Pasal 39 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan tersebut berisi larangan prajurit TNI aktif menjadi anggota partai politik dan terlibat kegiatan politik praktis. 

"Selain itu, juga ada di UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu UU Pemilu bila kami ingin terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka kami harus pensiun dulu," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada 7 November 2023. 

Bahkan, menurut Agus, akan ada sanksi bila prajurit TNI aktif terlibat politik praktis pada Pemilu 2024. "Jadi, TNI tidak aktif. Kalau TNI aktif dan terlibat politik praktis itu sanksinya ada dua. Sanksi tindakan disiplin dari komandannya dan sanksi pidana," katanya. 

Sehingga, Agus mengaku, tidak terlalu rumit dalam menjaga netralitas saat Pemilu 2023, lantaran sudah ada koridor aturannya. Lewat pernyataan itu, Agus sekaligus menepis spekulasi yang menyebut TNI AD sulit bersikap netral selama Pemilu 2024. 

Sementara, keraguan TNI AD bisa bersikap netral dalam Pemilu 2024 dipicu adanya sejarah KSAD Agus memiliki kedekatan dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia pernah menjabat sebagai Dandim di Surakarta pada 2009 hingga 2011. Sedangkan, pada 2010 hingga 2012, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Namun, Agus menggarisbawahi kedekatannya dengan Jokowi sebatas relasi profesional. Ia pun mengaku dekat dengan pejabat di daerah tempat ia ditugaskan. Jadi kedekatan terjalin tidak hanya dengan Jokowi. 

Ia mengisahkan saat menjadi Dandim Surakarta, Agus sering menemani Jokowi blusukan ke sejumlah lokasi, termasuk pasar.

"Saya kan pernah ditempatkan di mana saja gitu. Jadi, kalau kedekatan itu saya pernah juga. Kedekatan sama presiden itu (saat) saya (menjabat) dandim ya. Kedekatan ya kita kedekatan kerja ya gitu. Task Oriented," ujar Agus saat ditemui di Kawasan Monas, Jakarta Pusat pada 8 November 2023. 

"Biasanya kalau (bersama) presiden, kalau tiap Sabtu Minggu suka ngecek ke pasar, saya suka ikut," tutur dia. 

Agus pun menilai, peluang dirinya jadi Panglima TNI karena doa pribadi dan orang tuanya. Dia juga menyinggung soal takdir yang penuh dengan misteri.

"Ya semuanya kan mungkin doa ya. Doa dari saya juga, mungkin orang tua. Semua banyak yang mendoakan saya. Itu mungkin doa ya. Mungkin takdir juga kan. Kita gak ngerti juga, hidup ini kan misteri, kita ke depan jadi apa kan gak ngerti," tutur dia.