KSAD Agus Jalani Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto, menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR sebagai calon Panglima TNI, Senin (13/11/2023). Rencananya uji kepatutan dan kelayakan ini bakal dilakukan mulai pukul 10.00 WIB.
Kepada IDN Times, Agus mengaku tidak memiliki persiapan khusus terkait uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Menurutnya, ia lebih banyak berdoa ketika di sesi pemaparan visi dan misi.
"Tidak ada (persiapan khusus). Persiapannya berdoa saja," ujar Agus sambil tertawa melalui pesan pendek, Minggu (13/11/2023).
Agus pun menambahkan pemaparan materi terkait militer sudah ia kuasai di luar kepala. Sehingga, hal tersebut tak perlu diragukan lagi. "Kalau mengenai isu militer pasti saya menguasai," tutur dia.
Sementara, terkait program khusus yang akan jadi fokusnya saat resmi menjabat sebagai Panglima TNI, Agus menyebut, salah satunya terkait kesejahteraan prajurit TNI.
"Ada beberapa (yang akan jadi fokus). Mulai dari kesejahteraan prajurit, purnawirawan dan warakawuri juga harus diperhatikan," ujarnya.
1. Anggota Komisi I DPR akan cecar Jenderal Agus soal isu pemilu dan Papua saat fit and proper test
Rangkaian uji kepatutan dan kelayakan telah dimulai sejak Jumat pekan lalu. Pada pekan lalu, parlemen hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen penting Agus. Mulai dari daftar riwayat hidup hingga laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi, mengatakan pihaknya akan mendalami penanganan Pemilu 2024 dan isu keamanan di Papua ketika uji kepatutan dan kelayakan dilakukan. Terkait Papua, dia mengatakan, pendalaman berkaitan dengan pemenuhan personel TNI di daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.
"Kalau dulu kan ada Kodam. Kodam itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim-Kodim baru atau bagaimana formasinya, karena kan ada yang namanya wilayah administrasi baru, tentu ini memerlukan organisasi militer yang bisa naungi kebutuhan tersebut," ujar Bobby di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pekan lalu.
Ia menambahkan usai dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, maka Komisi I DPR bakal melakukan rapat internal dan diambil keputusan. "Setelah itu, pada pukul 17.00 akan dilakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan di daerah Cilangkap," sambung dia.