Kepala BGN Temui Mendagri, Minta Pemda Terlibat Aktif Program MBG

Tito mengatakan, Kemendagri akan menindaklanjuti koordinasi tersebut melalui surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Para kepala daerah diminta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG sekaligus mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Menurut dia, sejumlah organisasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan program tersebut. Dinas kesehatan, misalnya, diminta mengawasi aspek higienitas serta mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG sesuai ketentuan.

"Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Tadi sudah detail diarahkan beliau. Dan saya juga tadi menyampaikan, saya follow up langsung juga dengan surat edaran daerah hari ini. Jadi di antaranya adalah untuk Kepala Daerah, kepada seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, memberikan dukungan pelaksanaan program MBG," kata Tito.

Selain itu, dinas pendidikan di daerah dapat membantu penataan penerima manfaat dan melakukan pengawasan. Dinas kesehatan juga berperan dalam pengawasan kualitas makanan, sedangkan dinas pertanian dan perikanan dapat dilibatkan mendukung rantai pasok bahan pangan bergizi untuk program MBG.

Tito menilai keterlibatan pemerintah daerah penting karena program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut juga berpotensi membantu pemerintah daerah mencapai sejumlah indikator pembangunan.

Ia menyebut penurunan stunting, kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi hingga pengendalian inflasi sebagai indikator yang dapat terdampak positif oleh MBG.

"Jadikan, riding this program ini. Kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik kinerja kepala daerah tanpa mengeluarkan APBD. APBD-nya, sudah APBN. APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain," ujar Tito.

BGN dan Kemendagri juga menandatangani kerja sama pemutakhiran data melalui Ditjen Dukcapil. Data kependudukan akan digunakan untuk memastikan penerima manfaat MBG terdata secara individual dan menghindari duplikasi.

Tito mengatakan data Dukcapil yang dilengkapi biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata dapat membantu BGN mengidentifikasi penerima manfaat secara lebih akurat.

"Jadi satu orang, satu penerima manfaat," ujar Tito.

Data tersebut juga berpotensi diintegrasikan dengan sistem kesehatan agar perkembangan anak penerima MBG dapat dipantau, mulai dari berat badan, tinggi badan hingga kondisi kesehatannya.

Tito menambahkan, BGN juga menempatkan pejabat eselon I dan II sebagai penanggung jawab wilayah di setiap daerah. Mereka akan menjadi penghubung antara BGN pusat dengan kepala daerah, Forkopimda, serta perangkat daerah untuk menangani berbagai persoalan pelaksanaan MBG.

Tito mengatakan Kemendagri dan BGN akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Kemendagri akan mengumpulkan informasi mengenai praktik baik maupun persoalan dalam pelaksanaan program tersebut untuk kemudian disampaikan kepada BGN secara berkala.

Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengapresiasi kepala daerah yang selama ini membantu pelaksanaan MBG, termasuk ketika terjadi kasus keracunan yang membutuhkan penanganan kesehatan.

Namun, ia menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan makanan. BGN kini memperketat tata kelola dapur MBG untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan gizi.

"Kami ingin zero tolerant terhadap adanya kasus keracunan," kata Sudaryono.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kepemilikan SLHS. Dadan mengatakan hingga 10 Agustus 2026 terdapat 504 dapur MBG yang ditutup permanen karena dinilai tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene.

Sementara itu, sekitar 3.000 dapur lainnya telah mengajukan permohonan SLHS dan masih menjalani pemeriksaan oleh dinas kesehatan masing-masing daerah.

"Ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi," ujarnya.

Sudaryono meminta kepala daerah membantu mempercepat proses pemeriksaan dan sertifikasi tersebut melalui dinas kesehatan. Menurutnya, percepatan diperlukan agar seluruh dapur MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan.

BGN juga menyiapkan sistem pemantauan digital bernama Radar MBG. Melalui sistem tersebut, masyarakat, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, kepala daerah, hingga dinas terkait dapat memantau pelaksanaan MBG di sekolah.

Sudaryono mengatakan, masyarakat nantinya dapat melihat sekolah penerima program, menu makanan, kandungan gizi, foto makanan, hingga dapur yang memproduksi makanan tersebut.

BGN pun mewajibkan dapur melaporkan proses produksi secara digital. Saat ini, sekitar 85 persen dapur disebut telah mengisi laporan tersebut.

Menurut Sudaryono, keterbukaan informasi tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi publik sekaligus mendorong perbaikan kualitas makanan dan layanan MBG.

"Sehingga partisipasi publik inilah yang kemudian kami harapkan, perbaikan dari sisi kualitas dapurnya diperbaiki, kualitas menunya diperbaiki, kualitas layanannya diperbaiki," katanya.