3 Langkah Kabinet Bayangan Merombak Sistem Partai Politik
- Kabinet Bayangan menyiapkan tiga gagasan untuk merombak sistem partai politik Indonesia jika diberi kesempatan memimpin.
- Feri Amsari mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua partai dan perubahan sistem kandidasi.
- Feri juga menyoroti biaya partai politik serta isu Papua dalam forum BEM Universitas Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Kabinet Bayangan (KB) bakal merombak sistem partai politik (parpol) Indonesia. KB memiliki tiga gagasan yang bakal dieksekusi jika diberikan kesempatan memimpin Indonesia.
Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Kabinet Bayangan, Feri Amsari, dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Kabinet Bayangan, yang digelar Badan Eksekutif Indonesia (BEM) Universitas Indonesia, di Makara Art UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
Awalnya, Feri menilai hingga saat ini tidak ada partai politik di Indonesia. Sebab, yang ada adalah perusahaan keluarga yang diberi nama partai politik.
“Itu sebabnya ketuanya adalah CEO-nya, dan kalau dia mundur, anaknya akan menggantikan. Oleh karena itu, tidak mungkin kita bisa bekerja dengan sistem memperbaiki Indonesia tidak mungkin dengan sistem ini. Ini perlu dirombak luar biasa, agar partai betul-betul menjadi partai politik,” ujar Feri.
1. Masa jabatan ketua umum parpol dan kandidasi perlu diubah
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. (IDN Times/Santi Dewi) Oleh karena itu, Kabinet Bayangan membeberkan tiga langkah mereka untuk mengubah sistem parpol. Pertama, mereka akan membatasi ketua partai hanya dua periode. Hal ini untuk memastikan ada siklus pergantian kepemimpinan dan tidak ada yang merasa memiliki partai.
“Kedua, sistem kandidasi perlu diubah. Harus ada orang yang bekerja di partai, minimal misalnya tiga tahun, dia baru bisa nanti jadi calon anggota DPRD di tingkat kabupaten,” ujarnya.
2. Sistem pembiayaan parpol tidak boleh mahal
Dua narasumber nonton bareng Film Dirty Vote yakni Sutradara Dandhy Laksono (kanan) dan Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari (kiri). (IDN Times/Putra). Ketiga, mengubah sistem pembiayaan parpol yang saat ini sudah tidak masuk akal. Menurutnya, ini menjadi akar masalah kenapa parpol tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Untuk meterai pendaftaran partai politik, itu Rp1 miliar. Meterai doang. Itu sebabnya orang-orang kaya, partai-partai besar itu mengatur pola berbiaya mahal ini agar tidak timbul persaingan. Maka sulit tuh, Partai Alumni UI sama dengan makar. Gak akan bikin wujud, walaupun orangnya diisi orang-orang pintar, gitu ya,” sindir Feri.
3. Feri singgung isu Papua
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari. (Dok. Watch Doc) Feri juga menyinggung soal isu Papua yang tak pernah 'dicerdaskan'. Sebab, Feri menilai pemerintah akan takut jika Papua pintar dan kemudian menagih hak-hak mereka.
“Sampai mati pun, kalau negara ini dipimpin oleh para pemilik modal, tidak akan pernah ada perbaikan untuk Papua. Ada yang nanya di sini, ya? Jadi Papua 'disengajakan' miskin,” ujar dia.
“Satu orang guru saya pernah berdiskusi dengan The Fed di Amerika, lalu dia menunjuk satu buah bangunan besar yang isinya emas, semacam hanggar gitu ya, isi emas. Dia tunjuk, 'sebagian besar emas ini adalah emas dari Papua. Fungsinya apa? Membangun stabilitas ekonomi Amerika. Coba bayangkan, emasnya diambil di Papua untuk menjamin kondisi stabilitas ekonomi negara adidaya ini. Kenapa tidak kita yang melakukan?' Makanya jangan pilih Prabowo,” lanjut Feri.
