KSAL: 10 Dapur Umum Siap Dioperasikan untuk Makan Gratis 6 Januari

04 Jan 2025, 19:32 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Muhammad Ali ketika memberikan keterangan di Wisma Elang, Jakarta Pusat. (Dokumentasi TNI AL)

Intinya sih...

TNI AL siap operasikan 10-18 dapur umum untuk memasok makan bergizi gratis bagi anak-anak di sekitar markas TNI AL
Program makan bergizi gratis melibatkan peran desa, koperasi, dan BUMDes dengan total anggaran Rp71 triliun sepanjang tahun 2025
Mayoritas warga khawatir program tidak efektif karena logistik buruk dan potensi korupsi dalam penyaluran makanan ke sekolah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali mengatakan pihaknya siap mengoperasikan 10 dapur umum untuk memasok makan bergizi gratis bagi anak-anak yang berada di sekitar markas TNI AL pada 6 Januari 2025. Bahkan, TNI AL menargetkan ada 18 dapur umum yang dapat dioperasikan pada pekan depan. Bila anggarannya cukup, maka dapur umum yang dapat dioperasikan mencapai 96 titik.

"Markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tempatnya pun sudah kami siapkan," ujar Ali di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (4/1/2025).

Sepuluh dapur umum TNI AL yang siap beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis mencakup dapur-dapur di Brigif 1 Marinir (Jakarta), Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.

Delapan dapur umum lainnya yang juga disiapkan TNI AL untuk program makan bergizi gratis mencakup dapur-dapur di Pangkalan Marinir Opak Surabaya, Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dapur umum di lingkungan Kodiklatal, dan Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya.

Selain itu, kata Ali, ada pula beberapa dapur lapangan yang sifatnya mobile.

1. TNI AL sudah bangun 18 dapur umum dan mulai lakukan uji coba

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Muhammad Ali ketika meninjau uji coba makan bergizi gratis dengan mendatangkan sejumlah siswa sekolah dekat kesatuan. (Dokumentasi TNI AL)

Sebelumnya, Ali pernah mengatakan sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah didirikan oleh TNI AL. Dapur umum itu juga sudah menggelar uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Sebagai gambaran, satu dapur umum bisa menyediakan makanan bergizi bagi 3.000-4.000 porsi pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar satuan. Bila keseluruhan dapur umum itu nantinya berfungsi, diperkirakan TNI AL bisa menyediakan 288 ribu hingga 384 ribu porsi makanan per harinya bagi para pelajar.

"Kami juga akan melihat banyaknya sekolah di sekitar dapur umum. Yang disediakan oleh TNI, terutama yang jarak jangkauannya sekitar 3 kilometer. Bila lokasinya lebih jauh dari itu, maka mungkin bisa dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya," ujar Ali.

2. Program makan bergizi gratis dimulai pada 6 Januari 2025

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi (IDN Times/Yosafat)

Sebelumnya, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Pengumuman itu disampaikan usai ia mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat kemarin.

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kami memang bertugas untuk membantu," ujar Budi pada Jumat kemarin.

Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Budi mengatakan sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program tersebut.

Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan, seperti koperasi telur yang akan memasok telur. "Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," imbuhnya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu menambahkan pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa terkait program makan bergizi gratis tersebut. Pemerintah, kata Budi, telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp 71 triliun anggaran untuk program tersebut sepanjang tahun 2025.

3. Warga khawatir program makan bergizi gratis tidak disalurkan secara efektif

Uji coba program makan gratis (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara, di sisi lain mayoritas warga khawatir penyaluran makan bergizi gratis yang akan dijalankan pada 2025 tidak berjalan efektif. Ketidakefisienan itu bisa disebabkan oleh logistik yang buruk, kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat, dan risiko pengiriman makanan ke sekolah.

Hal itu tercermin dari studi yang dilakukan oleh Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) yang melibatkan 1.858 responden dari berbagai daerah yang mencakup wilayah pedesaan, pinggiran kota dan perkotaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan representasi nasional dan data dikumpulkan secara digital melalui iklan yang ditayangkan oleh Facebook dan Instagram.

"Dengan memanfaatkan fitur iklan di kedua platform media sosial tersebut, penelitian ini dapat menargetkan responden dengan kriteria yang spesifik seperti kata kunci, lokasi, minat, usia dan jenis kelamin," ujar peneliti CELIOS, Bakhrul Fikri di dalam laporannya.

Jumlah responden yang mengaku khawatir program makan bergizi gratis tidak akan disalurkan secara efektif mencapai 46 persen. Sedangkan, 37 persen responden khawatir, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu rentan dijadikan bancakan atau ladang korupsi. Potensi bancakan menguat lantaran berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023, jenis kasus korupsi di bidang noninfrastruktur mencapai 143 atau 39 persen.

"Artinya, potensi program MBG (Makan Bergizi Gratis) disalahgunakan dan akan jadi kasus korupsi, itu sangat besar. Karena rantai birokrasi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam penyaluran MBG sangat berpengaruh terhadap potensi kasus korupsi," tutur dia.